Transformasi Besar Ombudsman RI di 2025: Pastikan Layanan Publik Benar-benar Dirasakan Manfaatnya!

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) siap menghadapi perubahan signifikan dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik mulai tahun 2025. Ketua ORI, Mokhammad Najih, menyatakan bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pengawasan, mengubah fokus dari sekadar kepatuhan prosedur menjadi penilaian langsung terhadap potensi dan praktik maladministrasi.

Perubahan ini menandai evolusi penilaian yang sebelumnya hanya berpegang pada kelengkapan 14 komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nantinya, ORI akan beralih ke format "Opini Ombudsman RI" yang lebih mendalam, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Najih menegaskan bahwa Ombudsman tidak lagi hanya bertugas memastikan layanan berjalan sesuai prosedur, melainkan harus menjamin dampak positifnya benar-benar dirasakan oleh warga.

Manfaat konkret dari kehadiran Ombudsman ini pun telah dirasakan. Sejumlah masyarakat yang pernah melaporkan dugaan maladministrasi menyampaikan bahwa ORI berhasil membantu menyelesaikan permasalahan mereka di berbagai sektor, termasuk pengurusan sertifikasi tanah, proses penerimaan murid baru, pelayanan jaminan sosial, urusan keimigrasian, hingga pengurusan izin usaha.

Tidak hanya bagi masyarakat, instansi penyelenggara pelayanan publik juga melihat Ombudsman sebagai mitra kerja yang efektif. Mereka mengakui bahwa ORI kerap memberikan solusi atas berbagai kendala yang muncul dalam layanan publik, melalui tindakan korektif, saran perbaikan, hingga saran penyempurnaan. Berbagai perbaikan telah terealisasi berkat intervensi ORI, seperti perbaikan Sistem Penerimaan Murid Baru di sejumlah provinsi, pembukaan kembali layanan pertanahan untuk masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penyerahan sertifikat yang sempat tertunda bagi peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Gorontalo.

Dalam upaya memperkuat jangkauan dan dampaknya, ORI juga menjalin kolaborasi erat di kancah internasional dengan Lembaga Ombudsman Internasional (IOI), Asosiasi Ombudsman Asia (AOA), Organisasi Kerja Sama Islam Asosiasi Ombudsman (OICOA), serta Forum Ombudsman Asia Tenggara (SEAOF). Di tingkat domestik, partisipasi publik terus didorong melalui gerakan "Ombudsman On The Spot" dan kampanye SahabatOmbudsman, mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan maladministrasi.

Menjelang akhir masa jabatannya untuk periode 2021-2026, Najih menyatakan bahwa fondasi pengawasan yang berdampak telah diletakkan. Hal ini diharapkan menjadi warisan kelembagaan bagi kepemimpinan ORI berikutnya pada periode 2026-2031. Ia berharap agar kepemimpinan selanjutnya dapat terus melanjutkan transformasi ini demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan sepenuhnya bebas dari praktik maladministrasi.

Secara keseluruhan, Ombudsman RI akan melakukan transformasi mendasar pada tahun 2025 dengan mengubah fokus penilaian kepatuhan dari sekadar pemeriksaan standar prosedural menjadi evaluasi mendalam terhadap potensi dan praktik maladministrasi. Pergeseran ini akan memungkinkan ORI untuk lebih efektif dalam memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, dibuktikan dengan berbagai penyelesaian masalah dan perbaikan sistem di berbagai sektor. Dampak dari perubahan ini sangat signifikan bagi masyarakat, karena akan meningkatkan kualitas layanan publik, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta secara langsung mengurangi peluang terjadinya maladministrasi, sehingga menciptakan sistem pelayanan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan warga.