Indonesia Bersama Belasan Negara Arab-Muslim Kecam Keras Pernyataan Dubes AS: Legitimasi Pendudukan Tepi Barat Picu Ketegangan!

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melontarkan kecaman keras terhadap pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Dubes Huckabee sebelumnya menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat sebagai langkah yang dapat diterima.

Kecaman ini tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan merupakan bagian dari pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Minggu. Sebanyak 13 negara lain, meliputi Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina, turut serta dalam pernyataan kolektif tersebut. Selain itu, tiga organisasi regional dan internasional juga bergabung, yakni Sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab (LNA), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Dalam pernyataan bersama itu, Kemlu RI dan negara-negara lain mengungkapkan kecaman keras serta keprihatinan mendalam atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel tersebut. Pernyataan Dubes AS itu diindikasikan seolah-olah tindakan Israel untuk mengambil alih wilayah-wilayah milik negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki, dapat diterima.

Pernyataan bersama tersebut secara tegas menolak pandangan yang dinilai berbahaya dan provokatif itu. Menurut mereka, legitimasi pendudukan wilayah merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

Lebih lanjut, negara-negara Arab dan Muslim juga menekankan bahwa pernyataan Dubes AS yang mendukung pendudukan Israel justru bertentangan dengan visi yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump. Visi tersebut, termasuk Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza, bertumpu pada penguatan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pernyataan bersama itu menegaskan bahwa upaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain hanya akan merusak tujuan perdamaian, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong penyelesaian konflik.

Para menteri luar negeri dari negara-negara yang berpartisipasi mengulangi penolakan tegas terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza. Mereka juga menentang keras perluasan aktivitas permukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki, serta menolak secara mutlak segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab. Secara tegas dinyatakan, Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki maupun wilayah Arab lain yang diduduki.

Kementerian-kementerian tersebut turut memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan ekspansionis dan langkah-langkah melanggar hukum oleh Israel hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan serta merusak prospek perdamaian. Oleh karena itu, mereka menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang menghasut tersebut. Di akhir pernyataan, mereka menegaskan kembali komitmen teguh terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967, serta pengakhiran pendudukan atas seluruh wilayah Arab.

Secara garis besar, pernyataan bersama ini menegaskan penolakan tegas Indonesia dan belasan negara Arab-Muslim lainnya terhadap upaya melegitimasi pendudukan wilayah oleh Israel, yang dinilai melanggar hukum internasional dan Piagam PBB, serta berpotensi memicu ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan. Sikap kolektif ini menyoroti risiko eskalasi konflik jika kebijakan ekspansionis Israel terus berlanjut, sekaligus menegaskan kembali komitmen global terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan negara merdeka. Bagi masyarakat internasional, terutama di Timur Tengah, pernyataan ini menggarisbawahi urgensi dialog yang konstruktif dan penegakan hukum internasional demi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperingatkan dampak serius dari narasi yang cenderung memprovokasi konflik daripada mendorong solusi damai.