Momen Mudik Lebaran 2026 Makin Aman: Jasa Raharja Siap Jamin Perlindungan Penuh, Kemenhub Perketat Kesiapan Transportasi

Jakarta – Jasa Raharja menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal perlindungan masyarakat selama periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Komitmen ini ditegaskan dalam rangka mendukung kesiapan sistem transportasi nasional.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya bertujuan untuk memastikan dukungan perlindungan dasar bagi masyarakat, sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah yang digelar Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu.

Awaluddin lebih lanjut menyampaikan bahwa keterlibatan Jasa Raharja dalam forum lintas sektor ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung sistem transportasi nasional dan menjamin perlindungan bagi masyarakat selama masa mudik dan balik Lebaran. Persiapan yang dilakukan bersifat terintegrasi, mencakup fase pra-mudik, masa arus mudik, hingga arus balik Idul Fitri 1447 H.

Berbagai upaya telah dilakukan Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut meliputi survei jalur serta pemetaan titik-titik rawan kecelakaan. Petugas Jasa Raharja di 63 kantor cabang dan 29 kantor wilayah juga turut serta dalam pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di masing-masing Kepolisian Daerah (Polda), yang kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Untuk mendukung pengamanan Lebaran, Jasa Raharja juga akan mengoperasikan 25 pos pelayanan terpadu. Salah satu titik strategis yang dipersiapkan adalah KM 81, yang akan berfungsi sebagai pos pemeriksaan untuk layanan kesehatan dan pendukung lainnya di luar area peristirahatan (rest area).

Selain penguatan di lapangan, Jasa Raharja mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai rumah sakit untuk memastikan proses penjaminan korban kecelakaan berjalan cepat dan tepat. Muhammad Awaluddin menekankan, tahun ini pihaknya mengoptimalkan proses "zero pending claim", yang berarti setiap korban kecelakaan akan dilayani dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan asuransi kecelakaan secara cepat dan transparan.

Sebagai bagian dari ekosistem BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia yang mendukung transformasi layanan, Jasa Raharja terus memperkuat digitalisasi sistem santunan, integrasi data dengan kepolisian dan rumah sakit, serta peningkatan standar pelayanan publik. Seluruh langkah ini diambil untuk memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Muhammad Awaluddin menambahkan, partisipasi dalam rapat koordinasi ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk menghadirkan pelayanan prima dengan prinsip melayani sepenuh hati, sekaligus mendukung terwujudnya keselamatan berkendara selama angkutan Lebaran 2026.

Rapat koordinasi tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Hadir pula kementerian dan lembaga terkait, TNI/Polri, pemerintah daerah, operator transportasi, serta jajaran pimpinan BUMN sektor transportasi dan infrastruktur.

Menhub Dudy Purwagandhi dalam kesempatan itu menekankan pentingnya memastikan kesiapan teknis seluruh moda transportasi sebelum periode angkutan Lebaran dimulai, guna menjamin perjalanan yang aman dan lancar. Ia berpesan agar seluruh aspek teknis moda transportasi diperhatikan secara cermat dan tidak ada yang terlewat, sehingga keselamatan dapat terjamin.

Menhub juga memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi angkutan Lebaran 2026. Maskapai penerbangan diminta mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyiapkan penerbangan ekstra jika diperlukan, mengingat tren pemesanan tiket yang sudah cukup ramai. Selain itu, kepada Pelindo, Dudy mengingatkan agar kemacetan pasca-Lebaran, seperti yang terjadi pada Natal dan Tahun Baru 2025/2026, tidak kembali terulang, khususnya dalam pengelolaan area penampungan kendaraan. Menhub menekankan bahwa koordinasi dan kepatuhan seluruh pihak menjadi faktor penting agar tidak terjadi gangguan yang berdampak pada kelancaran dan keselamatan masyarakat.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi arus mudik Lebaran 2026. Berbagai upaya, mulai dari penjaminan asuransi oleh Jasa Raharja, pengecekan kelayakan armada, hingga pengaturan lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan dan Polri, ditujukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan memastikan kelancaran perjalanan. Dampaknya bagi masyarakat diharapkan sangat signifikan, meliputi peningkatan rasa aman dan nyaman selama perjalanan mudik, kecepatan penanganan jika terjadi insiden, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen negara untuk hadir melindungi dan melayani jutaan warga yang akan merayakan Idul Fitri di kampung halaman.