Sinyal Kuat! Prodi Magister Kenotariatan Unila Segera Hadir, Jawab Kebutuhan Notaris di Lampung

Bandarlampung – Harapan masyarakat Lampung untuk memiliki lebih banyak notaris profesional sebentar lagi bakal terwujud. Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) yang telah lama dinantikan, kini menunjukkan sinyal kuat untuk kembali dibuka. Kepastian ini mengemuka setelah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau kesiapan kampus tersebut.

Widodo menjelaskan, pembukaan kembali program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan notaris di wilayah Lampung. Sebelumnya, program serupa sempat terkendala moratorium sejak tahun 2019, meski proposal pengajuan sudah diajukan sejak 2009. Situasi ini menciptakan jeda panjang yang kini diharapkan segera berakhir.

Dari hasil tinjauannya, pihak fakultas memastikan infrastruktur bangunan yang representatif serta dukungan tenaga pengajar mumpuni. Dirjen AHU Widodo di Bandarlampung, Jumat, menyampaikan bahwa tujuan utama dari pembukaan kembali program studi ini adalah untuk mendorong pemerataan jumlah notaris agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik secara profesional dan jujur. Ia juga optimistis bahwa izin pembukaan program studi bisa segera terealisasi tahun ini, menanggapi penantian panjang tersebut.

Senada dengan Dirjen AHU, Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, mengungkapkan pihaknya terus mematangkan persiapan. Ia menyebut kunjungan Dirjen AHU sebagai bagian dari visitasi penting untuk menilai kelayakan program studi baru ini. Pihak kampus, lanjut Lusmeilia, telah menyiapkan secara komprehensif segala aspek pendukung, mulai dari sarana dan prasarana modern hingga kesiapan para dosen berpengalaman yang akan menjadi tulang punggung pengajaran.

Lusmeilia juga menekankan bahwa kurikulum program ini dirancang melalui kerja sama intensif dengan praktisi dari organisasi profesi kenotariatan. Tujuannya agar materi perkuliahan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pihak universitas menargetkan penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2026, sembari berharap proses perizinan segera rampung agar pendaftaran bisa dibuka lebih cepat, bahkan tahun ini. Seluruh persyaratan administrasi, termasuk ketentuan biaya pendidikan, juga telah rampung disusun.

Saat ini, Fakultas Hukum Unila tengah menantikan proses verifikasi dokumen final dari Ditjen AHU serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini menjadi tahapan krusial sebelum izin resmi pembukaan program studi dapat diterbitkan.

--

Rangkuman dan Analisis

Kementerian Hukum melalui Dirjen AHU Widodo telah meninjau langsung kesiapan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk kembali membuka Program Studi Magister Kenotariatan. Langkah ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Lampung akan notaris profesional, yang sempat tertunda akibat moratorium sejak 2019 dan penantian sejak pengajuan proposal di tahun 2009. Dengan infrastruktur yang memadai, tenaga pengajar berpengalaman, dukungan alumni, dan kurikulum yang relevan hasil kolaborasi dengan praktisi, Unila optimis program ini dapat segera dibuka, bahkan menargetkan penerimaan mahasiswa baru dalam waktu dekat setelah verifikasi dokumen final oleh Ditjen AHU dan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Pembukaan kembali program studi ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat Lampung. Pertama, akan terjadi pemerataan dan peningkatan kualitas layanan hukum di sektor kenotariatan, memastikan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap jasa notaris yang profesional dan dan berintegritas. Kedua, program ini akan menciptakan lebih banyak peluang karier bagi lulusan hukum di Lampung, sekaligus memperkuat ekosistem hukum regional. Ketiga, dengan kurikulum yang dirancang relevan dan berkolaborasi langsung dengan praktisi, lulusan diharapkan memiliki kompetensi tinggi sesuai kebutuhan industri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan secara keseluruhan menjadi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Lampung.