DPR Peringatkan: Dukung Efisiensi APBN, Tapi Minta Anggaran Pendidikan Jangan Sampai Dipangkas
Jakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini dinilai strategis dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Namun, Komisi X secara tegas berharap agar anggaran di sektor pendidikan tidak ikut menjadi sasaran pemangkasan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, anggaran pendidikan tidak boleh dikorbankan dalam upaya efisiensi.
Ia menjelaskan bahwa jika anggaran pendidikan dipangkas, konsekuensinya akan langsung terasa dalam proses pembelajaran. Dampak yang mungkin timbul antara lain keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan nasional. Anggota DPR tersebut juga mengingatkan pentingnya amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus senantiasa berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, Lalu Hadrian Irfani memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan segera melakukan pembahasan intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh rencana efisiensi anggaran, sekaligus memastikan bahwa sektor pendidikan tidak terdampak secara signifikan.
Ia menambahkan, Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kementerian. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan yang telah berjalan.
Di sisi lain, Lalu Hadrian Irfani mengakui bahwa upaya efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat dan rasional guna menjaga stabilitas fiskal negara. Ia menyoroti pentingnya pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ruang fiskal tetap terjaga, sehingga berbagai program prioritas nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan demi menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali.
Secara keseluruhan, Komisi X DPR RI mendukung langkah efisiensi anggaran pemerintah untuk APBN 2026, namun secara tegas menyoroti pentingnya tidak memangkas alokasi dana pendidikan. Mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi kualitas sumber daya manusia dan akan mengawasi secara ketat kebijakan tersebut bersama kementerian terkait. Dampaknya bagi masyarakat sangat signifikan, di mana pemotongan anggaran pendidikan berpotensi menurunkan kualitas fasilitas belajar, menghambat peningkatan kompetensi guru, dan mengganggu program-program strategis yang vital. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan daya saing bangsa di masa depan, mengingat pendidikan adalah fondasi utama kemajuan sebuah negara.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.