Polri Didesak Terapkan Pengawasan Modern: Kunci Redam Penyalahgunaan Wewenang di Lapangan

Jakarta – Sorotan tajam terhadap kinerja kepolisian kembali mengemuka seiring tingginya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemerhati kepolisian, Poengky Indarti, menyerukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengimplementasikan sistem pengawasan modern. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan potensi penyimpangan oleh anggotanya di lapangan, termasuk kekerasan berlebihan, praktik transaksional, hingga korupsi.

Menurut Poengky, pengawasan modern yang melibatkan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), perekam video, serta kamera tubuh (body camera) memiliki peran sangat penting. Peralatan ini dapat menjadi alat pencegah efektif dan sekaligus bukti konkret jika terjadi pelanggaran. Usulan ini muncul sebagai respons atas temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat adanya sekitar 600 pengaduan terkait institusi kepolisian dalam periode 2023 hingga 2025. Angka ini mencerminkan tingginya harapan masyarakat akan akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, sekaligus menjadi alarm penting bagi Polri untuk berbenah.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menambahkan, Polri harus melakukan pembenahan diri secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan profesionalitas personel penegakan hukum. Selain pengawasan berbasis teknologi, ia juga menyarankan peningkatan kecepatan penanganan kasus dan pemberian akses informasi yang transparan kepada para pelapor perkara pidana.

Ia menjelaskan, penting bagi anggota kepolisian untuk menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan (lidik-sidik) dengan berpedoman pada prinsip dan standar hak asasi manusia. Selain itu, pengawasan yang melekat dari atasan langsung secara berjenjang, hingga pengawasan internal dan eksternal, juga harus diperkuat. Jika terbukti ada anggota yang melakukan pelanggaran, Poengky menegaskan pentingnya proses hukum dan kode etik secara tegas untuk menciptakan efek jera dan mencegah kasus serupa terulang.

Lebih lanjut, Poengky Indarti berharap Polri lebih mengedepankan kegiatan pencegahan kejahatan, baik preventif maupun preemtif, daripada semata-mata fokus pada penegakan hukum yang represif. Ia mendukung penerapan restorative justice atau keadilan restoratif untuk kasus-kasus ringan, agar tidak membebani sistem penegakan hukum.

Khusus untuk penanganan kasus-kasus agraria, Poengky menggarisbawahi pentingnya pendekatan dialogis dan humanis. Ia menyarankan agar fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) lebih dikedepankan dibanding Brigade Mobil (Brimob) jika eskalasi kasus masih dalam tahap rendah.

Sebagai aktivis HAM, Poengky menilai wajar jika kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, polisi merupakan garda terdepan penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, di mana laporan pidana pasti bermula dari kepolisian sebelum diteruskan ke kejaksaan atau pengadilan. Kedua, sifat penegakan hukum itu sendiri yang kerap bersifat represif. Ketiga, terkait dugaan pelanggaran HAM, Poengky menyebut ada berbagai jenis, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Ketika proses penyelidikan dan penyidikan memakan waktu lama, publik dapat menuding polisi melanggar HAM karena kasus dianggap terkatung-katung, sehingga melanggar hak untuk segera mendapatkan keadilan. Selain itu, dugaan kekerasan berlebihan juga kerap menjadi materi pengaduan yang melibatkan aparat kepolisian.