Sorotan Tajam Anggota DPR: Pengalihan Tahanan Koruptor Harus Selektif, Kasus Eks Menag Yaqut Picu Polemik

Jakarta – Kebijakan pengalihan status penahanan dari rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah, khususnya untuk kasus dugaan korupsi, harus dilakukan secara sangat selektif. Peringatan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyoroti polemik seputar penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pernyataan Soedeson tersebut diterima di Jakarta pada Rabu, menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat mengalihkan status penahanan Yaqut. Menurutnya, langkah ini harus diterapkan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan alasan objektif maupun subjektif, seperti kondisi kesehatan atau sakit yang diderita tersangka. Ia menegaskan, tanpa alasan yang kuat, pengalihan tersebut patut dipertanyakan.

Soedeson memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama bangsa. Oleh karena itu, penanganan penahanan terhadap tersangka kasus rasuah harus dipertimbangkan semaksimal mungkin demi kepentingan negara dan keadilan masyarakat. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk selalu mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Meski secara hukum tindakan KPK tersebut sah dan diperbolehkan, legislator yang membidangi urusan hukum ini mempertanyakan apakah keputusan itu pantas, adil, dan layak di mata masyarakat," ujarnya. Ia melanjutkan, meskipun regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang memungkinkan penahanan di rutan, rumah, atau kota, langkah KPK mengalihkan status penahanan Yaqut dianggapnya tidak lazim.

Kekhawatiran juga muncul mengenai dampak preseden dari kebijakan ini. Soedeson mengaku khawatir jika tindakan semacam ini akan memicu tuntutan serupa dari para tersangka korupsi lainnya. "Ia khawatir, kebijakan ini bisa memicu tuntutan kesamaan perlakuan dari tersangka korupsi lainnya, menimbulkan pertanyaan 'Jika si A boleh, mengapa si B tidak?'."

Untuk itu, Soedeson menekankan bahwa kepantasan dan kelayakan sebuah tindakan penegakan hukum merupakan poin krusial yang harus senantiasa dijaga. Ia menegaskan, masyarakat akan selalu mempertanyakan apakah tindakan aparat penegak hukum sudah patut, layak, dan mampu menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Sebagai informasi, KPK diketahui menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Namun, atas permohonan keluarga, KPK mengabulkan pengalihan status Yaqut menjadi tahanan rumah terhitung sejak 19 Maret 2026. Tak berselang lama, komisi antirasuah kembali mengalihkan penahanan Yaqut ke rutan. Akhirnya, pada Selasa, 24 Maret 2026, Yaqut resmi kembali menjadi tahanan Rutan KPK.

Secara ringkas, anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengingatkan KPK agar lebih selektif dalam menerapkan pengalihan status tahanan dari rutan ke tahanan rumah, terutama untuk kasus korupsi. Peringatan ini muncul menyusul polemik pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang dinilai Soedeson tidak lazim dan berpotensi memicu tuntutan kesamaan perlakuan dari tersangka lain. Dampak bagi masyarakat adalah potensi terkikisnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum jika dirasa ada perlakuan khusus, serta kekhawatiran akan preseden buruk yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang karena rasa ketidakadilan yang muncul.