Target Pendapatan Negara dari Lelang KPK Meleset, Gara-gara Dua HP Tak Dilunasi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan adanya dua lot barang rampasan berupa telepon seluler atau handphone (HP) yang berstatus wanprestasi. Ini berarti, dua HP tersebut tidak dilunasi pembayarannya oleh peserta lelang yang telah memenangkan penawaran pada periode Maret 2026 lalu. Akibatnya, pendapatan negara dari pelelangan ini tidak mencapai target yang diharapkan.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipraktikto, menjelaskan bahwa dua kasus wanprestasi ini melibatkan dua lot telepon genggam dengan total nilai Rp62,8 juta. "Terdapat dua wanprestasi untuk dua lot barang berupa telepon genggam dengan total nilai Rp62,8 juta," ujar Mungki kepada para jurnalis di Jakarta.

Kegagalan pelunasan ini berdampak pada total pendapatan KPK dari pelelangan tersebut. Dari proyeksi awal sebesar Rp10,985 miliar yang seharusnya didapatkan jika seluruh peserta pemenang lelang melunasi penawarannya, KPK hanya berhasil mengumpulkan Rp10,922 miliar. Selisih Rp62,8 juta ini merupakan dampak langsung dari dua lot HP yang tidak dilunasi.

Mungki Hadipraktikto tidak merinci apakah kasus wanprestasi ini berkaitan dengan dua HP merek OPPO yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kedua HP tersebut kala itu laku dilelang dengan harga fantastis mencapai Rp59,72 juta, jauh di atas nilai taksiran awal.

Secara keseluruhan, hasil lelang barang bergerak berhasil menyumbang Rp719 juta bagi kas negara. Kategori barang bergerak ini mencakup beragam objek seperti mobil, motor, sepeda, tas, jam tangan, dan HP. Sementara itu, barang tidak bergerak, yaitu tanah, serta tanah dan bangunan, mendominasi nilai lelang dengan total perolehan mencapai Rp10,266 miliar.

Fenomena wanprestasi ini menyoroti tantangan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui lelang aset. Meski nilai yang tidak terlunasi relatif kecil dibandingkan total pendapatan, ini menunjukkan pentingnya memastikan komitmen peserta lelang untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada negara. Dampaknya bagi masyarakat adalah sedikitnya pengurangan potensi penerimaan negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program pembangunan.

KPK menegaskan bahwa pengelolaan barang sitaan dan rampasan merupakan bagian integral dari strategi pemulihan aset. "Pengelolaan barang sitaan dan rampasan tidak hanya berhenti pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memastikan nilai ekonominya dapat kembali kepada negara secara optimal. Ini bagian penting dari strategi asset recovery oleh KPK," pungkas Mungki, menekankan komitmen lembaga antirasuah untuk memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat bermanfaat maksimal bagi kepentingan publik.