Jawa Tengah Raih Apresiasi Nasional: Teratas dalam Penyaluran Kredit Perumahan, Menteri PKP Minta Kuota FLPP Naik

Semarang – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas prestasinya dalam realisasi kredit program perumahan. Sepanjang triwulan pertama 2026, Jawa Tengah berhasil menempati peringkat pertama nasional, sebuah capaian yang mendapat sorotan positif dari Menteri PKP Maruarar Sirait.

Maruarar Sirait dalam siaran pers di Semarang pada Jumat menyampaikan bahwa keberhasilan Jawa Tengah ini patut menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menjelaskan, program kredit perumahan merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian. Menteri Maruarar secara khusus menyatakan kegembiraannya atas posisi Jawa Tengah yang berhasil menduduki peringkat teratas dalam realisasi program ini.

Kementerian PKP mencatat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan atau yang dikenal sebagai kredit program perumahan di Jawa Tengah mencapai angka fantastis sekitar Rp2,3 triliun dalam periode 1 Januari hingga 1 April 2026. Angka tersebut menjadikan provinsi ini pemimpin di kancah nasional. Penyaluran terbesar tersebar di sejumlah kabupaten, dengan Brebes mencatat Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.

Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga menunjukkan kinerja gemilang pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi. Pada tahun 2025, provinsi ini berhasil menyalurkan FLPP untuk 24.470 unit rumah. Melihat potensi dan tingginya kebutuhan, Menteri Maruarar pun mengusulkan agar kuota FLPP untuk Jawa Tengah pada tahun 2026 ditingkatkan secara signifikan menjadi 40.000 unit.

Pemerintah berencana melakukan berbagai akselerasi program perumahan dan permukiman di tahun 2026. Inisiatif tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor genteng. Maruarar menyebut bahwa sentra genteng di Kebumen dan Jepara akan dimanfaatkan secara maksimal, dengan menggunakan produk genteng lokal untuk mendukung kemajuan UMKM di Jawa Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, penanganan backlog perumahan di wilayahnya mencapai 274.514 unit. Meskipun demikian, masih tersisa sekitar 1.058.454 unit backlog perumahan yang perlu ditangani. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengusulkan program BSPS tahun 2026 yang secara spesifik ditujukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.

Secara keseluruhan, capaian Jawa Tengah dalam realisasi kredit program perumahan dan usulan peningkatan kuota FLPP menunjukkan komitmen serius pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah perumahan. Inisiatif ini tidak hanya mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi lokal melalui sektor konstruksi, penyediaan material seperti genteng, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya penanganan kawasan kumuh dan pemberdayaan UMKM juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Jawa Tengah.