BPOM Perketat Pengawasan Gas N2O Usai Kasus Whip Pink Viral

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah tegas dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gas N2O menyusul maraknya kasus peredaran ilegal Whip Pink atau yang dikenal sebagai gas tertawa. Produk ini diketahui dijual secara ilegal dan disalahgunakan oleh sejumlah influencer.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyayangkan masih ada influencer yang justru mempromosikan atau melakukan praktik penyalahgunaan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa. Setelah menerima laporan, BPOM akan langsung menurunkan tim ke lokasi. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, Taruna menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus ini.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, Taruna menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pengawasan pascapemasaran atau post-market surveillance akan sepenuhnya diserahkan kepada BPOM mulai 1 Juli 2026. BPOM berkomitmen menjalankan tugas tersebut secara maksimal. Untuk zat adiktif seperti tembakau atau rokok, kewenangan BPOM mencakup memastikan adanya label peringatan kesehatan pada produk, termasuk informasi bahwa produk dapat membahayakan kesehatan, menimbulkan kanker, hingga menyebabkan kematian.

Selain itu, dalam pengawasan pascapemasaran, BPOM juga bertugas menetapkan standar yang dapat digunakan, seperti batas maksimum kandungan tar atau zat tertentu dalam rokok. Jika kandungannya melebihi standar dan membahayakan kesehatan, BPOM akan melakukan pengujian dan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM berwenang mengambil tindakan hingga penarikan produk dari peredaran.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan penindakan di beberapa lokasi. Selama ini, BPOM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri. Meskipun BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan direktorat penindakan, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan.

Gas N2O sendiri digunakan di berbagai sektor. Kewenangan pengawasan BPOM meliputi penggunaannya sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan sediaan farmasi jenis gas medik yang seharusnya hanya digunakan di fasilitas kesehatan. Penggunaan N2O bersifat terbatas. Dalam praktik yang benar, gas ini memiliki manfaat di bidang medis, pangan, dan otomotif. Di bidang pangan, N2O digunakan sebagai BTP sesuai Codex General Standard for Food Additives (GSFA) CXS 192-1995.

Dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, N2O termasuk dalam golongan propelan. Propelan adalah gas yang digunakan untuk mendorong pangan keluar dari kemasan, contohnya untuk membantu pembentukan busa krim pada whipped cream. Taruna juga menyebutkan bahwa BPOM telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Ketentuan Produksi, Importasi, Registrasi, dan Peredaran Bahan Tambahan Pangan Dinitrogen Monoksida (N2O) pada 27 Februari 2026.

Analisis: Langkah BPOM ini menjadi sinyal keras bagi para pelaku industri dan influencer untuk tidak menyalahgunakan gas N2O. Dengan pengawasan yang diperketat, masyarakat diharapkan lebih terlindungi dari risiko kesehatan akibat penyalahgunaan gas tertawa. Kerja sama antara BPOM, BNN, dan Polri juga menjadi kunci dalam memberantas peredaran ilegal zat berbahaya ini.