Wakil Bupati Indramayu Mangkir dari Panggilan Kejati Jabar, Pemeriksaan Ditunda

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terpaksa menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Indramayu, Syafrudin, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD. Politikus tersebut mangkir dari panggilan penyidik pada Jumat dengan alasan sakit.

Syafrudin seharusnya diperiksa bersama dua tersangka lainnya, yakni IM dan AF, terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk tahun anggaran 2022 hingga 2025. Namun, dari ketiga tersangka tersebut, hanya IM dan AF yang memenuhi panggilan penyidik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengonfirmasi bahwa pihaknya baru menerima surat keterangan sakit dari Syafrudin. Ia menyebutkan bahwa penundaan ini dilakukan secara resmi karena alasan kesehatan yang disertai bukti surat.

"Kami, teman-teman penyidik, baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang. Belum tahu tanggal berapa," kata Cahya, sapaan akrabnya.

Cahya menegaskan, penyidik dari bidang Pidana Khusus akan segera melayangkan surat panggilan kedua kepada Syafrudin. Hal ini dilakukan demi menuntaskan perkara rasuah yang diduga telah merugikan keuangan negara.

Kasus ini bermula saat Syafrudin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Sementara itu, dua tersangka lain yang hadir merupakan mantan birokrat di sekretariat dewan. IM diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Indramayu, sedangkan AF merupakan Sekretaris DPRD Indramayu periode 2022-2025. Keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi hingga sore hari.

Meski sudah memeriksa dua tersangka, Kejati Jabar masih menahan diri untuk membeberkan materi pemeriksaan dan barang bukti yang disita saat penggeledahan di Kantor DPRD Indramayu beberapa waktu lalu. Langkah pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan tim penyidik untuk mengamankan dokumen pendukung perkara.

Analisis: Kasus ini menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk menunjang kinerja wakil rakyat. Jika terbukti, praktik korupsi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. Penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap pejabat aktif seperti Wakil Bupati menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum, di mana proses hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu demi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.