Kenaikan Harga Pertamax, Ekonom Ingatkan Pemerintah Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus pada dampak langsung kenaikan harga BBM nonsubsidi, tetapi juga merancang kebijakan mitigasi yang tepat sasaran. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai langkah antisipasi harus diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan dari efek berantai kenaikan harga.

Josua menjelaskan bahwa meskipun Pertamax lebih banyak digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, kenaikan harganya tetap berpotensi memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang. Akibatnya, harga jasa dan kebutuhan pangan ikut terdorong naik, yang pada akhirnya membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bantuan ini, menurutnya, harus diprioritaskan bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling terdampak oleh kenaikan biaya transportasi. Bentuk bantuan bisa berupa tunai sementara, bantuan pangan, atau dukungan biaya distribusi.

Selain bansos, Josua mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Caranya dengan memperkuat cadangan pangan, menggelar operasi pasar, memperlancar distribusi antar daerah, hingga memberikan subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit. Langkah ini dinilai krusial karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk makanan.

Di sektor transportasi, rekomendasi serupa juga diberikan. Pemerintah diminta memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum dan logistik skala kecil untuk mencegah kenaikan tarif yang terlalu drastis. Kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite. Tujuannya untuk mencegah perpindahan massal pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi yang bisa menyebabkan kebocoran anggaran. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, dan pengawasan ketat di SPBU dinilai sangat penting. Josua juga mengingatkan agar selisih harga antar jenis BBM tidak terlalu ekstrem.

Untuk membantu UMKM, pemerintah disarankan memberikan pembiayaan modal kerja berbunga rendah, menunda sementara pungutan daerah yang memberatkan, memberikan bantuan digitalisasi pemasaran, dan subsidi distribusi untuk komoditas pangan. Namun, bantuan ini harus selektif agar tidak bocor dan tidak tepat sasaran.

Dalam jangka menengah, Josua merekomendasikan reformasi subsidi energi dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Kebijakan ini harus dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.