Mendagri Dorong DKPP Prioritaskan Pencegahan, Bukan Sekadar Hukum Pelanggar Pemilu

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk mengubah paradigma dalam menjaga integritas pemilu. Ia menekankan lembaga tersebut tidak hanya fokus pada penindakan, melainkan juga harus memperkuat pendekatan pencegahan agar pelanggaran etik tidak terjadi.

Hal ini disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 DKPP di Jakarta, Jumat (12/6). Ia menilai keberhasilan DKPP tidak diukur dari banyaknya putusan yang dijatuhkan, melainkan dari minimnya jumlah penyelenggara pemilu yang terjerat kasus etik.

"Saya mendukung DKPP untuk terus meningkatkan integritas sekaligus berpikir lebih maju, terutama dalam mengembangkan pendekatan pencegahan," ujar Tito di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Mendagri menjelaskan, upaya pencegahan ini sejalan dengan prinsip "keep them out of jail" atau menjaga agar aparatur penyelenggara tidak berakhir di penjara karena melakukan pelanggaran. Menurutnya, pendekatan preventif perlu menjadi perhatian utama lembaga tersebut untuk meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.

"Jadi, keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu, prinsip-prinsip prevention mungkin perlu," tuturnya.

Selain mendorong pencegahan, Tito juga meminta DKPP untuk memperkuat kapasitas aparatur penegak hukum dalam menangani persoalan penyelenggaraan pemilu. Ia menyoroti banyaknya jumlah penyelenggara pemilu yang tersebar di berbagai daerah dan membutuhkan edukasi yang memadai agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar DKPP dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik. Ia mengakui bahwa sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi kompleksitas yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

Meskipun penuh tantangan, Tito menegaskan bahwa pemilu merupakan simbol penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menjelaskan momen tersebut menjadi satu-satunya kesempatan bagi seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting.

"Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan," pungkasnya.