Kenaikan Harga Pertamax Jadi Alarm untuk Gaya Hidup Kelas Menengah

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Khairil Anwar, menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup mereka. Ia menekankan bahwa kelompok konsumen utama Pertamax ini sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang hanya bersifat gaya hidup.

Khairil menyampaikan hal tersebut di Samarinda pada Jumat. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam menerapkan kebijakan ini. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal negara dan fakta bahwa Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak.

Meskipun harga Pertamax mengalami lonjakan signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Khairil menilai masyarakat dan pelaku usaha jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi kali ini. Kesiapan tersebut muncul karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti krisis tahun 2008, 2015, hingga pandemi COVID-19. Para pengusaha kini dinilai sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.

Khairil menjelaskan bahwa konsumen kelas menengah seharusnya sudah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya. Langkah antisipasi itu bisa berupa peralihan ke mobil yang lebih irit bahan bakar atau penerapan gaya hidup hemat atau frugal living.

Ia pun membedakan dampak kenaikan Pertamax dengan kenaikan solar. Menurutnya, dampak kenaikan Pertamax lebih menyasar mobilitas pribadi. Sementara itu, kenaikan harga solar akan memicu lonjakan harga barang karena pengaruhnya yang besar pada sektor logistik nasional.

Sebagai solusi, Khairil merekomendasikan pemerintah untuk segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mengurangi biaya operasional kendaraan.

Analisis: Kenaikan harga Pertamax ini memberikan sinyal bagi kelas menengah untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih hemat dan efisien. Bagi pemerintah, tantangan ke depan adalah memastikan kebijakan ini tidak memperlebar kesenjangan sosial dan tetap menjaga daya beli masyarakat melalui program bantalan sosial yang tepat sasaran.