Pemerintah Masih Kaji Usulan Penghapusan HET Gula Demi Nasib Petani

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa usulan untuk menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) gula yang disampaikan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan yang mendalam. Pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan.

Hanif menjelaskan bahwa pembahasan mengenai tata niaga gula akan dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan dapat terukur dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap terkait usulan ini, sehingga seluruh substansi dapat dibahas secara utuh terlebih dahulu. "Kita tidak bisa dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ujarnya saat ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta.

Sementara itu, APTRI melalui Ketua Umumnya, Soemitro Samadikoen, secara resmi mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram. Usulan ini disusun berdasarkan perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, seperti pupuk dan tenaga kerja. Saat ini, HPP gula tingkat produsen masih berada di angka Rp14.500 per kilogram.

Selain menaikkan HPP, APTRI juga mendorong pemerintah untuk menghapus HET di tingkat konsumen. Menurut asosiasi tersebut, pembatasan harga yang terlalu ketat justru membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga pasar bergerak naik. Dengan dihapusnya HET, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik akan memiliki peluang untuk memperoleh nilai tambah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Untuk menjaga stabilitas pasar jika HET dihapus, APTRI mengusulkan pembentukan cadangan gula nasional yang dikelola oleh lembaga negara. Cadangan ini nantinya dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga gula bergejolak di pasaran. APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani mendapatkan ruang keuntungan yang lebih sehat di tengah meningkatnya biaya operasional produksi.

Analisis: Usulan ini menjadi angin segar bagi petani tebu yang selama ini mengeluhkan margin keuntungan yang tipis. Jika disetujui, kenaikan HPP dan penghapusan HET berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Namun, di sisi lain, penghapusan HET juga berisiko membuat harga gula di pasaran melonjak, yang pada akhirnya akan membebani daya beli masyarakat konsumen. Pemerintah perlu mencari titik keseimbangan antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga di tingkat konsumen.