Pemerintah Kejar Target Swasembada Susu, Lepaskan Belenggu Impor 80 Persen

Pemerintah terus menggenjot upaya mewujudkan kemandirian susu nasional dari hulu ke hilir. Langkah ini ditempuh melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor demi mendukung ketahanan pangan serta mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor. Ia menegaskan kemandirian sektor ini harus segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Pasalnya, Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton susu dari total kebutuhan yang mencapai 4 juta ton per tahun.

Hanif menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta. Ia menekankan bahwa peringatan ini jangan hanya dimaknai sebagai seremonial belaka, melainkan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Pertanian, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tingkat konsumsi susu nasional masih sangat rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun. Angka ini setara dengan hanya satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal. Padahal, susu mengandung nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, B12, D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Hanif menuturkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama, mengingat Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menyesalkan bahwa sejak tahun 1920-an, investasi untuk pemenuhan susu nasional sudah masuk dan berkembang pesat antara tahun 2000 hingga 2020, namun semuanya masih berorientasi pada impor. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah cukup lama terbelenggu pada importasi.

Menurutnya, ketergantungan pada impor menjadi risiko serius bagi ketahanan pangan nasional, terutama ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan dari negara-negara pemasok utama dunia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional tidak bisa ditunda lagi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, fokus pengembangan diarahkan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia. Hanif menjelaskan bahwa sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia sebagai negara tropis membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan suhu, kelembapan, dan lingkungan setempat secara optimal.

Karena itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis. Selain penguatan hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir. Pembangunan industri yang terintegrasi dinilai krusial agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

Analisis singkat: Upaya pemerintah ini menjadi angin segar bagi peternak lokal dan industri pengolahan susu dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga menstabilkan harga susu di pasar domestik. Dampak terbesarnya adalah terciptanya lapangan kerja baru di sektor peternakan dan industri pengolahan, serta meningkatnya asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak, yang menjadi modal utama pembangunan sumber daya manusia unggul di masa depan.