Sekitar 100 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Sidang Perdana Bupati Pati Tersangka Korupsi

Semarang - Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang perdana Bupati Nonaktif Pati, Sudewa, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Senin. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi membludaknya massa pendukung yang datang memberikan dukungan.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang, Hadi Sunoto, menjelaskan bahwa pengamanan ketat dilakukan atas koordinasi dengan Polrestabes Semarang. Sebanyak kurang lebih 100 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

"Kami berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang agar situasi di pengadilan kondusif selama persidangan," ujar Hadi Sunoto.

Pantauan di lokasi menunjukkan, ratusan pendukung Bupati Pati memadati area depan gedung Pengadilan Tipikor yang berlokasi di Jalan Suratmo, Kota Semarang. Peningkatan jumlah personel tidak hanya untuk mengamankan massa, tetapi juga untuk membatasi jumlah pengunjung yang dapat masuk ke ruang sidang karena keterbatasan kapasitas ruangan.

Sidang pada hari itu sendiri beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Sudewa. Proses persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Edwin Pudyono, didampingi oleh hakim anggota Kukuh Kalinggo Wuyono dan Bonifasius Nadya Aribowo.

Dalam perkara ini, Sudewa diadili untuk dua kasus sekaligus. Pertama, dugaan suap terkait proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan. Kedua, dugaan pemerasan terhadap perangkat desa di Kabupaten Pati. Khusus untuk kasus dugaan suap proyek DJKA, Sudewa diadili dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

Analisis: Sidang perdana ini menjadi babak baru bagi penegakan hukum di Pati. Pengamanan ekstra ketat menunjukkan potensi tingginya tensi politik dan sosial di masyarakat. Dengan dua dakwaan berat yang dihadapi, publik kini menanti pembuktian di persidangan. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap alokasi dana proyek infrastruktur di kementerian serta praktik pemerasan yang melibatkan pejabat daerah.