Cetak Sawah Rakyat di Papua Berhasil, Kuncinya Libatkan Warga Asli dan Transmigran

Peneliti IPB University mengungkapkan bahwa program cetak sawah rakyat di Papua terbukti berhasil berkat pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal. Temuan ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Fredian Tonny Nasdian, saat sidang disertasi di Kampus IPB Dramaga, Bogor, pada Senin.

Fredian menjelaskan bahwa program yang mencakup lahan seluas 20 ribu hektare di Merauke dan 9 ribu hektare di Sorong ini dijalankan dengan melibatkan penduduk desa, baik orang asli Papua maupun transmigran. Prosesnya dilakukan melalui partisipasi dan negosiasi, bukan dengan cara memaksakan kehendak.

Yang menarik, lahan yang digunakan untuk sawah tetap menjadi milik masyarakat. Warga secara sukarela meminjamkan lahannya untuk pengembangan program. Pelaksanaan program juga sangat fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk upaya mempertahankan kawasan hutan di sekitar lahan pertanian dan menghindari area dengan kemiringan tinggi.

Pendekatan ini dinilai berbeda dengan program pertanian skala besar sebelumnya yang sering mengabaikan aspek sosial dan ekologis masyarakat setempat. Penelitian yang dilakukan dari Juni hingga November 2025 ini mencakup 46 kampung di sembilan distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan melibatkan 594 responden melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang didominasi eks transmigran memiliki peluang keberlanjutan program paling tinggi. Posisi berikutnya ditempati komunitas campuran antara orang asli Papua dan eks transmigran. Sementara itu, komunitas yang didominasi orang asli Papua dengan pola hidup subsisten tradisional memiliki peluang keberlanjutan yang lebih rendah.

Fredian menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tata kelola yang menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya. Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah tidak cukup diukur dari luas lahan dan volume produksi semata, melainkan dari kemampuan tata kelola dalam menjaga legitimasi sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil.

Dalam penelitiannya, Fredian memperkenalkan konsep sodality governance, yaitu tata kelola hibrida yang menggabungkan target produksi pangan dengan keadilan sosial. Konsep ini diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial dari komunitas asli Papua dan transmigran, dengan memadukan nilai-nilai lokal dan pengalaman pertanian modern.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memenuhi prasyarat perlindungan sosial dan ekologis dalam setiap program perluasan cetak sawah, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan ini dinilai penting agar target swasembada pangan berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.