Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Dinilai Tepat, Pengamat Sebut Tak Ganggu APBN

Pemerintah resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis non-subsidi. Langkah ini dinilai sebagai kebijakan yang wajar dan sudah tepat sasaran.

Pengamat kebijakan publik, Abdul Fatah, mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian harga tersebut merupakan langkah yang perlu dilakukan. Menurutnya, mekanisme ini memungkinkan harga BBM mengikuti fluktuasi pasar yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan adanya penyesuaian ini, beban subsidi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak akan semakin besar. Artinya, ruang fiskal negara tetap terjaga dan tidak terbebani oleh subsidi yang dinilai tidak semestinya.

Pernyataan ini disampaikan Abdul Fatah saat ditemui di Jakarta pada Selasa, 16 Juni. Ia menekankan bahwa kebijakan ini justru menjaga kesehatan keuangan negara di tengah dinamika harga minyak global.

Dampak bagi masyarakat, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini memang akan membuat biaya transportasi dan logistik bagi pengguna jenis BBM tersebut sedikit meningkat. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memastikan subsidi dari APBN dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran untuk kebutuhan publik lainnya yang lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan program sosial.