Menteri PKP: Sistem PTT Perkuat Tata Kelola Bedah Rumah, Efisiensi Anggaran Capai Rp9 Juta per Unit

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah. Menurut Ara, inovasi ini tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan program berjalan bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ara saat dirinya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Ara menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. Ia menekankan bahwa uang negara harus diawasi, transparan, dan tidak boleh dikorupsi.

Sistem PTT, menurut Ara, memungkinkan masyarakat penerima bantuan untuk memilih sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka. Proses ini menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. "Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebagai contoh konkret, pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, berhasil menekan anggaran. Proses pemilihan yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto, mempertemukan penerima manfaat dengan toko penyedia seperti Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Dari mekanisme ini, diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta yang kemudian dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat.

Program BSPS tahun 2026 di DKI Jakarta sendiri mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Total alokasi mencapai 5.659 unit rumah, meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu. Wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu penerima terbanyak dengan alokasi 1.350 unit rumah. Sementara itu, hasil verifikasi menunjukkan ada 942 unit rumah sasaran yang tersebar di enam kecamatan dan 22 kelurahan, dengan Kelurahan Kalianyar sendiri memperoleh alokasi 29 unit.

Ara juga memberikan apresiasi kepada jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang dinilai telah bekerja keras dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan program di lapangan. Ia berterima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui sistem PTT dan peningkatan alokasi anggaran, Kementerian PKP berkomitmen untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dampak positif dari program ini diharapkan mampu mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah padat penduduk seperti Jakarta dan Kepulauan Seribu.