Danantara Targetkan Aset Rp15 Ribu Triliun, Analis Tekankan Transparansi dan Pemerataan Manfaat

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), entitas baru yang digadang-gadang akan mengelola aset fantastis hingga 1 triliun dolar AS atau setara Rp15 ribu triliun, kini menjadi sorotan utama. Entitas ini disebut Presiden Prabowo Subianto pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai instrumen vital untuk membiayai industri masa depan, sekaligus merasionalisasi ribuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi maksimal 300 saja. Menanggapi potensi besar tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menaruh harapan agar Danantara dapat berjalan selaras dengan kepentingan nasional, diiringi arah komunikasi yang transparan.

Hensa menegaskan, konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus berorientasi pada pembangunan fondasi ekonomi jangka panjang. Namun, ia mewanti-wanti agar hal ini tidak justru menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek, terutama mengingat adanya pengalihan sebagian dividen BUMN untuk memperkuat lembaga tersebut. Ia menjelaskan, saat ini negara menghadapi tantangan dalam pembiayaan pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat pengalihan sumber dividen tersebut. Hensa juga menyoroti beban biaya tetap (fixed cost) yang kerap memberatkan kinerja BUMN, seraya mengingatkan bahwa meskipun "Danantara-nya baik, BUMN-nya belum tentu baik" jika tidak ada perbaikan mendasar pada akar permasalahannya. Lebih lanjut, ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional dapat dirasakan merata di seluruh daerah, khususnya dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja, mengingat banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar.

Selain aspek fiskal dan pemerataan, komunikasi publik yang transparan dan partisipatif menjadi krusial bagi Hensa. Ia menekankan pentingnya Danantara membangun narasi keadilan dan menyajikan bukti konkret, bukan sekadar janji atau jargon, agar kebijakan ini diterima luas oleh masyarakat, khususnya di daerah. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, ia khawatir Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik, yang dapat menimbulkan resistensi publik. Meskipun demikian, Hensa tetap melihat potensi besar Danantara sebagai "keajaiban ekonomi Indonesia" yang dapat memperkuat pembangunan nasional, asalkan prinsip kepentingan nasional, pemerataan manfaat bagi daerah, dan transparansi dijalankan secara konsisten dan akuntabel.