OJK Minta Jajaran Direksi BEI yang Baru Buktikan Kinerja Terbaik untuk Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meminta jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang baru terpilih untuk periode 2026-2030 agar memberikan kontribusi maksimal. Permintaan ini disertai dengan penekanan pada penguatan tata kelola demi kemajuan pasar modal Indonesia ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi para direksi baru adalah keberlanjutan agenda reformasi integritas pasar modal. Upaya perbaikan ini dinilai krusial dan telah menjadi fokus utama dalam beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa publik akan terus mengawasi kelanjutan reformasi tersebut, terutama dalam pelaksanaan tugas BEI. Friderica juga berharap agar pasar modal Indonesia bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pemangku kepentingan, termasuk investor, emiten, dan perusahaan efek. Dengan mengedepankan integritas dan tata kelola yang baik, ia optimistis pasar modal akan semakin maju dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses pemilihan direksi baru ini telah melalui serangkaian tahapan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengonfirmasi bahwa nama-nama calon direksi telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2016. Dalam bursa calon direksi tersebut, Jeffrey Hendrik terpilih sebagai Direktur Utama BEI untuk periode 2025-2030. Jeffrey sebelumnya menjabat sebagai Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI.

Seluruh anggota direksi yang terpilih akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI tahun 2026 yang dijadwalkan pada Senin, 29 Juni. Berikut adalah daftar lengkap calon direksi BEI periode 2026-2030 yang telah ditetapkan OJK: Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama, Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan, Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Menindaklanjuti pengumuman ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis sore menggelar pertemuan dengan OJK dan BEI. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga negara dan otoritas pasar modal dalam rangka pembenahan tata kelola bursa ke depannya.

Analisis: Langkah OJK yang secara terbuka meminta direksi baru untuk mengedepankan integritas menandakan bahwa isu tata kelola menjadi prioritas utama. Bagi masyarakat dan investor, hal ini memberikan sinyal positif bahwa pengawasan terhadap bursa akan semakin ketat. Reformasi yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga dapat mendorong likuiditas dan stabilitas pasar modal Indonesia.