Iran-Kuwait Bahas Isi Perjanjian Damai dengan Amerika Serikat

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan komunikasi telepon dengan Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, pada Kamis (18/6). Pembahasan utama dalam percakapan tersebut adalah nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat. Selain itu, kedua diplomat juga membahas perkembangan terkini di kawasan serta hubungan bilateral kedua negara.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Araghchi menjelaskan secara rinci kepada mitranya dari Kuwait mengenai isi dan perkembangan terbaru dari dokumen yang disebut sebagai “Memorandum Islamabad”. Kesepakatan yang diteken oleh Teheran dan Washington itu menjadi topik sentral dalam diskusi.

Araghchi kembali menegaskan komitmen negaranya terhadap kebijakan bertetangga yang baik. Ia menyampaikan harapan bahwa kesepakatan tersebut dapat berkontribusi nyata dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurutnya, melanjutkan dialog dengan negara-negara Teluk sangat penting untuk meningkatkan kerja sama serta mengatasi berbagai kekhawatiran dan kesalahpahaman yang masih ada.

Kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu bilateral. Mereka sepakat bahwa mempertahankan konsultasi diplomatik terkait berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama adalah langkah yang krusial.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan bahwa Sheikh Jarrah berharap nota kesepahaman ini dapat memperkuat stabilitas kawasan. Ia juga menekankan pentingnya menjamin keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang belum terselesaikan melalui solusi yang berkelanjutan. Sheikh Jarrah menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diplomat tertinggi Kuwait itu menekankan sejumlah prinsip penting. Prinsip tersebut meliputi menjunjung tinggi sikap bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah setiap negara. Ia juga menyerukan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghindari penggunaan maupun ancaman penggunaan kekuatan, menyelesaikan sengketa secara damai, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok proksi. Menurutnya, prinsip-prinsip ini akan membantu memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan sekaligus melayani kepentingan bersama negara-negara dan masyarakat di wilayah tersebut.

Percakapan telepon ini menjadi kontak pertama yang diumumkan secara terbuka antara kedua menteri luar negeri sejak pecahnya konflik pada akhir Februari. Saat itu, Iran melancarkan serangan yang juga menargetkan sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait. Komunikasi ini terjadi sehari setelah Iran dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut bertujuan mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan serta membuka jalan bagi perundingan mengenai program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi.

Pejabat Iran menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri operasi militer di berbagai front kawasan. Mereka menilai hal ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung keterlibatan diplomatik serta kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Analisis: Langkah diplomatik ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas kawasan Teluk yang sempat memanas. Dialog antara Iran dan Kuwait menunjukkan adanya upaya membangun kembali kepercayaan, terutama setelah keterlibatan Kuwait dalam konflik sebelumnya. Kesepakatan dengan Amerika Serikat juga membuka peluang baru bagi Iran untuk keluar dari isolasi ekonomi, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi harga energi global dan rantai pasok minyak melalui Selat Hormuz. Bagi masyarakat, hal ini berarti potensi menurunnya ketegangan geopolitik yang selama ini membayangi keamanan dan stabilitas ekonomi di kawasan.