Gubernur Sumut Janji Perjuangkan Nasib Ojol ke DPR RI, Potongan Aplikasi Dipangkas Drastis

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara para pengemudi ojek online (ojol) dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut. Langkah ini diambil setelah ia menerima langsung aspirasi dari perwakilan Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa tuntutan para pengemudi akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyampaikan suara mereka ke DPR RI dan juga ke pemerintah pusat. "Tuntutan ini akan kita tindaklanjuti, termasuk kami sampaikan ke DPR RI dapil (daerah pemilihan) Sumut," ujar Bobby.

Salah satu poin penting yang disorot adalah keberadaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini dinilai sebagai langkah maju karena secara resmi membatasi potongan biaya aplikasi oleh aplikator maksimal delapan persen, turun drastis dari sebelumnya yang mencapai 20 persen. Menurut Bobby, kebijakan ini merupakan hasil dari pertimbangan pemerintah atas berbagai aspirasi yang masuk.

Meski demikian, Bobby memahami keinginan para pengemudi agar aturan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang. Ia menjelaskan bahwa proses legislasi membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang. "Kita juga siap mempertemukan abang-abang ojol ini menyampaikannya aspirasinya langsung ke DPR RI dapil Sumut, termasuk kita juga akan suarakan ke pusat," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Sumut juga menghadirkan Program Berobat Gratis. Melalui program ini, belasan ribu pengemudi ojol di Sumut bisa mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ketua Solidaritas Ojol Bersatu, Timbul Siahaan, mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah provinsi. Ia menjelaskan bahwa tuntutan utama para pengemudi secara nasional mencakup kenaikan tarif layanan penumpang dan pengantaran, tarif bersih yang lebih baik, serta pengesahan Undang-undang Transportasi Online. Selain itu, mereka juga mendesak adanya pembebasan biaya parkir untuk layanan pengantaran barang dan makanan di perkotaan.

Di sisi lain, Timbul juga menyambut baik manfaat tambahan yang kini diterima para pengemudi, yaitu jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja sektor transportasi daring.

Analisis: Langkah Gubernur Bobby untuk menjembatani aspirasi ojol ke DPR RI menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah daerah terhadap isu kesejahteraan pekerja sektor gig economy. Jika tuntutan kenaikan tarif dan pengesahan UU Transportasi Online berhasil direalisasikan, hal ini akan berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan dan jaminan hukum bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia. Sementara itu, program berobat gratis dan jaminan kecelakaan kerja menjadi jaring pengaman sosial yang krusial di tengah ketidakpastian pendapatan mereka.