Sinergi Lintas Lembaga Dinilai Kunci Jaga Stabilitas Nasional di Tengah Dinamika Global

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026-2031, AH Bimo Suryono, menilai kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan nasional, dan Kepolisian RI menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas bangsa. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya aspirasi masyarakat.

Bimo memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai aktif membangun koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Ia juga menyoroti langkah Dasco yang membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk merespons berbagai isu strategis nasional.

Menurut Bimo, langkah yang dilakukan Dasco menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan mengedepankan kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun antara DPR, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas nasional.

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi antar lembaga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini termasuk dalam menyikapi isu-isu strategis di sektor pertambangan, fiskal, dan penguatan sektor keuangan nasional.

Bimo juga menyoroti peran koordinasi yang melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, sinergi ini mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan likuiditas dan pembiayaan bagi dunia usaha dan masyarakat tetap berjalan.

Selain itu, kerja sama antara DPR, pemerintah, dan Polri dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Bimo juga mengapresiasi upaya membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia menekankan bahwa demokrasi akan semakin berkualitas apabila semua pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi.

"Demokrasi akan semakin berkualitas apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi. Aspirasi harus didengar, tetapi stabilitas bangsa juga harus tetap dijaga sebagai kepentingan bersama," ujar Bimo.

Ia menambahkan bahwa tantangan ekonomi global membutuhkan respons kolektif dari seluruh institusi negara. Koordinasi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga optimisme publik dan dunia usaha.

Bimo pun optimistis bahwa sinergi antara DPR, pemerintah, BI, OJK, BEI, lembaga jasa keuangan, perbankan nasional termasuk Himbara, serta Polri merupakan modal besar bagi Indonesia. Ketika semua institusi bergerak dalam satu visi, kepercayaan publik akan meningkat, dunia usaha semakin optimistis, dan pembangunan nasional akan berjalan lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045.