Bank NTB Syariah Kembali Aktif Salurkan KUR, Target Perkuat UMKM dan Ekonomi Daerah

Pemerintah melalui Kementerian UMKM resmi mengaktifkan kembali Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah vakum selama tujuh tahun, bank daerah ini kini kembali bergabung untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proses pengaktifan kembali ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah yang digelar di Mataram pada Jumat, 19 Juni 2026. Dengan bergabungnya bank ini, total jumlah lembaga penyalur KUR secara nasional kini bertambah menjadi 43 institusi.

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor produktif di daerah. Menurutnya, perluasan akses pembiayaan merupakan langkah krusial untuk memperkuat UMKM dan perekonomian lokal.

Pemerintah, lanjut Riza, terus mengarahkan penyaluran KUR ke sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Sektor prioritas tersebut meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga industri kreatif. Ia menegaskan bahwa ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi daerah juga ikut meningkat.

Riza menambahkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem pemberdayaan UMKM. Namun, akses modal tetap harus didukung oleh aspek lain seperti legalitas usaha, pendampingan, digitalisasi, akses pasar, dan penguatan kemitraan usaha.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah. Untuk tahun 2026, Bank NTB Syariah mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp40 miliar. Dana tersebut terdiri dari Rp30 miliar yang dikhususkan untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Nazaruddin berharap pembiayaan ini benar-benar dapat mendorong pertumbuhan sektor produktif dan membantu para pengusaha UMKM berkembang secara berkelanjutan.