Pemerintah Dorong Papua Pegunungan Jadi Benteng Terakhir Hutan Tropis Indonesia

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan mendorong Provinsi Papua Pegunungan untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan tropis Indonesia. Langkah ini dinilai strategis dalam upaya global menyerap emisi gas karbon dan mengatasi perubahan iklim.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, dalam keterangan tertulisnya di Wamena, Minggu, mengungkapkan bahwa kondisi hutan di Papua Pegunungan masih sangat baik. Hal ini merujuk pada laporan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, yang menyebutkan lebih dari 80 persen kawasan hutan di provinsi tersebut masih terjaga dengan baik.

Haruni menegaskan bahwa pihaknya berharap Papua Pegunungan dapat menjadi benteng utama dalam menjaga kelestarian hutan tropis nasional. Ia menambahkan, dengan keterlibatan langsung pemerintah provinsi dan delapan kabupaten di dalamnya, percepatan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dapat terus berjalan. Menurutnya, setiap pembangunan di wilayah tersebut harus tetap menjaga keseimbangan ketiga aspek itu agar hutan tetap terawat dan masyarakat dapat hidup sejahtera.

Lebih lanjut, Haruni menjelaskan bahwa setelah rencana kerja subnasional program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terbentuk, Papua Pegunungan diharapkan bisa menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan hutan lestari. Dengan adanya rencana kerja tersebut, dukungan dari pemerintah pusat hingga pihak internasional dipastikan akan mengalir ke Papua Pegunungan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik.

Program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dinilai sangat penting untuk menghubungkan komitmen nasional Indonesia terhadap agenda iklim global dengan kebutuhan pembangunan di Papua Pegunungan. Haruni menekankan bahwa sektor kehutanan menjadi faktor utama dalam mendukung target pengurangan emisi Indonesia. Hampir 60 persen target pengurangan emisi gas rumah kaca dibebankan kepada sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga swasta, akademisi, kelompok masyarakat, dan media.

Program FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan program nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030. Artinya, jumlah emisi yang dihasilkan harus lebih kecil dibandingkan karbon yang diserap oleh hutan, gambut, dan mangrove.

Berdasarkan data yang dihimpun, Provinsi Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan seluas sekitar 5,12 juta hektare yang tersebar di delapan kabupaten. Luas wilayah provinsi ini sekitar 52.203 kilometer persegi, yang berarti kawasan hutan mencapai sekitar 98 persen dari total luas wilayah. Meskipun angka ini merupakan luas berdasarkan fungsi tata ruang kehutanan dan tidak berarti seluruhnya masih berupa tutupan hutan alami, kondisi ini menunjukkan betapa vitalnya peran provinsi tersebut sebagai paru-paru dunia.

Dampak bagi masyarakat: Dorongan ini diharapkan mampu membuka akses pendanaan internasional untuk pembangunan berkelanjutan di Papua Pegunungan. Masyarakat setempat diharapkan mendapat manfaat langsung dari program konservasi, seperti peningkatan kesejahteraan melalui ekowisata dan hasil hutan non-kayu, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Ini menjadi kunci keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan alam.