Indonesia Siap Hentikan Impor Beras, Jagung, dan Gula Demi Swasembada Pangan

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk keluar dari jeratan ketergantungan impor pangan. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggenjot produksi dalam negeri sebagai fondasi utama memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa pemerintah tengah serius menghentikan impor sejumlah komoditas pangan pokok. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tegaskan, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya," ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPN HKTI menekankan bahwa penghentian impor ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat swasembada nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Petani tidak boleh lagi hidup susah," tegasnya.

Sudaryono menambahkan, organisasi HKTI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen hadir untuk memastikan ketersediaan pupuk, peningkatan produksi, dan harga hasil panen yang tetap menguntungkan bagi petani.

"Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, produksi meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," tambahnya.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang dinilai sudah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Sudaryono menegaskan bahwa kemandirian pangan hanya bisa tercapai jika petani mendapat perlindungan, kepastian usaha, serta harga jual yang menguntungkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wamentan memberikan perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli tandan buah segar (TBS) sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegasnya.

Tak hanya soal harga, Sudaryono juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat dan petani. Ia meminta agar segala persoalan di lapangan, mulai dari irigasi, pupuk, hingga benih, segera disampaikan kepada pemerintah.

"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, dan seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan.

"Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh," pungkasnya.