Menteri PKP Genjot Program Bedah Rumah di Enam Provinsi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, memastikan akan meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi. Langkah ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi kebutuhan mendesak masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Enam provinsi yang menjadi prioritas adalah Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu. Ara menjelaskan bahwa pihaknya melihat masih banyak warga di wilayah-wilayah ini yang membutuhkan hunian layak. "Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Menurut Ara, program BSPS merupakan salah satu program yang paling dinantikan oleh masyarakat karena manfaatnya yang langsung dirasakan. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga dinilai mampu menggerakkan perekonomian rakyat di tingkat lokal. "Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

BSPS sendiri merupakan bantuan dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah atau membangun rumah baru secara swadaya dengan prinsip gotong royong. Untuk memastikan program tepat sasaran, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memutakhirkan data penerima bantuan melalui sistem digital "Go PKP".

Dalam pelaksanaannya, tata kelola program diperkuat dengan sistem pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan yang dilakukan langsung oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Komitmen pemerintah terhadap program ini terlihat dari lonjakan kuota yang signifikan. Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat drastis menjadi 400.000 unit, naik dari sebelumnya hanya 45.000 unit pada tahun 2025. Bahkan, Menteri Ara telah mengusulkan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 yang diprioritaskan bagi program bedah rumah sebanyak 2 juta unit.

Dampak bagi Masyarakat:
Peningkatan drastis kuota BSPS dari 45.000 menjadi 400.000 unit pada tahun depan, serta target 2 juta unit pada 2027, menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendasar akan hunian layak, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pembelian bahan bangunan lokal dan penyerapan tenaga kerja fasilitator lapangan. Dengan pengawasan data yang diperketat melalui sistem digital, diharapkan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.