Pemkab Aceh Barat Gencarkan Tes Urine Mendadak ke Seluruh ASN Usai Oknum Protokoler Diciduk

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) dengan meningkatkan frekuensi tes urine secara mendadak. Kebijakan ini diambil setelah seorang ASN berinisial MDN (41) yang bertugas di bagian protokoler dan humas Setdakab Aceh Barat ditangkap polisi karena terbukti menggunakan narkotika jenis sabu.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen tegas pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jajaran ASN bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut tes urine yang kini digencarkan bersifat rahasia dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui secara objektif apakah ada ASN yang masih menggunakan barang haram tersebut.

“Langkah ini diambil sebagai komitmen tegas pemerintah dalam memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang,” ujar Tarmizi pada Kamis.

Tes urine ini sebelumnya sudah rutin dilakukan, terutama bagi para calon pejabat baru. Namun, pasca penangkapan MDN, sasaran tes diperluas ke seluruh ASN secara berkala. Pemerintah berharap seluruh pelayan publik di lingkungan Pemkab Aceh Barat benar-benar steril dari pengaruh narkoba demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Terhadap ASN yang tertangkap tangan menggunakan sabu, Pemkab Aceh Barat telah menjatuhkan sanksi tegas. Selain diberhentikan sementara dari jabatannya, penghasilan MDN juga dipotong sebesar 50 persen hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bupati menegaskan tidak akan ada pembelaan atau bantuan hukum bagi ASN yang terlibat narkoba.

“Tidak ada upaya apa-apa. Kita berikan kewenangan penuh kepada penegak hukum, kita serahkan ke penegak hukum. Tidak ada pembelaan,” tegas Tarmizi.

Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi seluruh aparatur di Aceh Barat bahwa penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan tidak akan ditoleransi. Dampaknya, selain menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan birokrat, langkah ini juga diharapkan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pelayanan publik di daerah tersebut.