KPK Ungkap Alasan Eks Timses Bupati Langkat Dititipkan di Medan, Bukan Dibawa ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait alasan menitipkan penahanan seorang tersangka kasus suap di Rumah Tahanan Negara Polresta Medan, Sumatera Utara, alih-alih langsung membawanya ke Jakarta. Tersangka tersebut adalah Yaqub Abdhal Al Mu’arif, mantan tim sukses Bupati Langkat Syah Afandin pada Pilkada 2024.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena adanya kendala teknis yang tidak terduga. Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, ia menjelaskan bahwa tim penyidik mengalami kesulitan transportasi saat akan membawa seluruh pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) ke ibu kota.

"Ada pihak swasta yang tidak dibawa. Itu memang karena ada kendala," kata Taufik.

Ia memaparkan bahwa sebelum memutuskan langkah tersebut, tim penyidik telah berkonsolidasi. Namun, keterbatasan tiket penerbangan menjadi faktor utama yang membuat penyidik hanya bisa membawa para penyelenggara negara yang turut ditangkap.

"Ketika ingin dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan sehingga yang hanya bisa dibawa adalah penyelenggara negara karena ada keterbatasan di daerah untuk tiket ke Jakarta," ujarnya.

Menurut Taufik, lokasi penangkapan Yaqub berada di luar Kota Medan. Hal ini menyebabkan tim penyidik tidak mendapatkan penerbangan lanjutan yang memungkinkan untuk langsung menuju Jakarta. Ia menambahkan bahwa penerbangan dari Medan ke Jakarta sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi rute dari daerah asal penangkapan menuju Jakarta sudah penuh.

"Kalau ke Jakarta dari Medan kayaknya tidak ada masalah, tetapi dari daerah ke Jakarta kayaknya sudah penuh," katanya.

Karena situasi tersebut, KPK memutuskan untuk menitipkan Yaqub di Rumah Tahanan Negara Polresta Medan, Sumatera Utara.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya menggelar OTT di Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara, serta lima orang dari pihak swasta. Sehari kemudian, KPK resmi menetapkan Syah Afandin dan Yaqub sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang dijanjikan Yaqub. Uang tersebut diberikan setelah Yaqub memenangkan 80 proyek pada 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Tidak hanya suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar. Gratifikasi tersebut diduga terkait dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat.