Harga Daging Sapi Meroket Tiga Kali Lipat, Pedagang Mogok Massal Jabodetabek Abaikan Mentan

Para pedagang daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menutup lapak dagangan mereka meskipun Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menginstruksikan mereka untuk kembali berdagang. Kondisi serupa terjadi di berbagai pasar tradisional se-Jabodetabek, menandai aksi mogok massal yang dipicu kenaikan harga daging sapi yang signifikan.

Adiyat, salah satu pedagang di Pasar Kebayoran Lama, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut para pedagang memilih tidak berjualan karena merasa belum ada tanggapan konkret dari pemerintah terkait kenaikan harga drastis. Menurut Adiyat, mereka telah menanti bantuan dan pengawasan harga sejak Kamis (22/1), namun janji pemerintah untuk datang dan berdialog tidak terwujud. "Pemerintah bilang jangan ada demo, tapi dari kemarin gak ada yang datang ke sini," keluh Adiyat, menambahkan bahwa tanpa kejelasan, pedagang lebih baik libur daripada berjualan tanpa untung. Kenaikan harga daging sapi di pasar tersebut memang melonjak tajam, mencapai Rp150 ribu per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp50 ribu per kilogram. Akibatnya, pembeli seperti Rika, harus mencari alternatif lain dengan membeli daging ayam atau ikan. "Kalau tidak ada sapi, masih ada alternatif beli daging ayam atau ikan. Jadi memang harus kreatif kalau masak buat keluarga," ujarnya.

Aksi mogok berdagang ini, yang berlangsung selama tiga hari mulai Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1), merupakan respons dari bandar sapi potong dan pedagang daging terhadap harga yang melambung tinggi. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta, Wahyu Purnama, menegaskan bahwa kenaikan harga ini sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana akan menindak oknum penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Situasi ini menunjukkan krisis pasokan dan harga yang mendesak, memerlukan intervensi serius dari pemerintah agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus dan roda ekonomi UMKM tetap bergerak.