Sumsel Siapkan Jurus Jitu Hadapi Pemangkasan Dana dari Pusat

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai bergerak cepat mengantisipasi rencana pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang pada Senin mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mengkaji dampak penyesuaian transfer ke daerah terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan program pembangunan.

Herman Deru menegaskan bahwa penyesuaian fiskal akan diarahkan pada belanja yang lebih efektif dan produktif. Meski ada potensi pengurangan, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tetap akan dijaga. Di sektor infrastruktur, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan pemeliharaan aset yang sudah ada dan hanya memprioritaskan pembangunan yang benar-benar mendesak.

"Kalau dalam kaitan dengan RPJMD, kami membangun infrastruktur. Kalau pendapatan kurang, bagaimana kami mengeksekusi perencanaan RPJMD. Tapi kami tidak boleh mengeluh. Infrastruktur akan kami optimalkan pada pos pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak mendesak," ujar Herman Deru.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah akan membahas langkah penyesuaian untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. "Kami masih diskusikan dahulu apa jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda," katanya.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra menyatakan bahwa postur APBD 2027 akan disesuaikan apabila kebijakan penurunan dana transfer benar-benar diberlakukan. Ia menekankan bahwa kualitas belanja dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sementara visi dan misi kepala daerah akan terus dikawal.

"Kualitas belanja tetap kita perhatikan, pelayanan kepada masyarakat tetap yang utama. Kemudian visi dan misi kepala daerah akan tetap dikawal," kata Edward.

Selain memperkuat kualitas belanja, pemerintah provinsi juga akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah guna memperluas kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Catatan menunjukkan, alokasi dana transfer yang diterima Sumatera Selatan pada 2026 berkurang sekitar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp5 triliun menjadi kisaran Rp3 triliun.

"Untuk proyeksi 2027 kita belum tahu. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemerintah daerah," ujar Edward.

Edward menambahkan, kebijakan efisiensi belanja yang telah diterapkan sejak 2025 akan dilanjutkan dalam penyusunan APBD 2027 apabila terjadi penurunan pendapatan daerah. Rasionalisasi terutama akan diarahkan pada perjalanan dinas, operasional perkantoran, dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan begitu, ruang fiskal dapat difokuskan untuk pelayanan publik dan program prioritas pembangunan.

"Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan. Tapi intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan. Untuk 2027 kita masih menunggu peraturan Menteri Keuangan," kata Edward.

Analisis: Langkah antisipatif yang diambil Pemprov Sumsel ini menjadi contoh bagaimana daerah harus sigap menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional. Dengan fokus pada efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski ada potensi pengurangan dana dari pusat. Masyarakat Sumsel pun dapat berharap bahwa program-program prioritas tetap terlaksana tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.