BPS DKI Jamin Data Pelaku Usaha Aman di Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memberikan jaminan penuh kepada seluruh pelaku usaha bahwa data yang diserahkan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan dirahasiakan. Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, menegaskan komitmen tersebut di Jakarta, Selasa.

Kadarmanto menjelaskan bahwa kerahasiaan data dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Ia memastikan setiap petugas sensus telah menjalani pelatihan khusus sebelum turun ke lapangan. Pelatihan tersebut mencakup etika pendataan dan pemahaman mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pelaksanaan yang kelima kalinya sejak 1986. Pendataan ini mencakup seluruh jenis usaha dan keluarga, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Warung, toko, bengkel, UMKM, hingga perusahaan di mal dan pusat perkantoran menjadi sasaran pendataan.

Menurut Kadarmanto, partisipasi pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung dunia usaha, seperti pembangunan infrastruktur dan program-program yang dibutuhkan.

Dampak positif dari sensus ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha. Bagi masyarakat, perkembangan dunia usaha akan membuka lebih banyak peluang kerja, memperjelas informasi pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kadarmanto menambahkan bahwa data yang dikumpulkan juga akan mendukung posisi Jakarta sebagai kota global.

Proses pendataan oleh BPS secara nasional akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.