Freeport Tuntaskan Rehabilitasi 484 Hektare Mangrove di NTB, Libatkan Ribuan Warga Lokal

PT Freeport Indonesia (PTFI) resmi menuntaskan program rehabilitasi mangrove seluas 484 hektare di Nusa Tenggara Barat (NTB). Capaian ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung target restorasi mangrove nasional sekaligus menjadi yang terbesar di luar wilayah operasional Papua.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyatakan bahwa penanaman mangrove merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Ia menegaskan bahwa operasional perusahaan tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada kelestarian alam. Pernyataan itu disampaikan Tony saat ditemui di sela-sela kegiatan penanaman bibit mangrove di Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, pada Selasa.

Program rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta PT Freeport Indonesia yang diteken pada tahun 2023. Melalui kerja sama tersebut, perusahaan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 2.000 hektare di luar wilayah operasionalnya.

Tony menjelaskan bahwa NTB dipilih karena memiliki potensi besar dan ekosistem yang mendukung pertumbuhan mangrove. Kegiatan rehabilitasi dilakukan dalam dua tahap, yakni seluas 193 hektare pada 2025 di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, kemudian dilanjutkan dengan 291 hektare pada 2026 di Kabupaten Sumbawa. Total luas lahan yang direhabilitasi mencapai 484 hektare.

NTB menjadi salah satu dari lima provinsi yang telah memiliki dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Penentuan lokasi penanaman dilakukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Hingga tahun 2026, Freeport Indonesia telah menanam 1,5 juta bibit mangrove yang didominasi jenis Rhizophora sp atau pohon bakau. Spesies ini berperan penting dalam melindungi daratan dari abrasi, intrusi air laut, serta menjadi habitat bagi ikan dan udang.

Program rehabilitasi ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Sebanyak 1.500 penduduk lokal dilibatkan dalam proses pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Hal ini menciptakan lapangan kerja berbasis konservasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi kontribusi sektor swasta yang turut membantu pemerintah dalam merehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pohon mangrove memiliki daya serap emisi karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon tropis biasa di daratan. Jumhur menekankan bahwa semua pihak, baik organisasi bisnis maupun non-bisnis, memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki alam, khususnya di wilayah pesisir seperti mangrove.

Analisis: Program rehabilitasi mangrove ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan melalui pencegahan abrasi dan penyerapan karbon, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Keterlibatan 1.500 warga menunjukkan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Jika target 2.000 hektare tercapai, kontribusi Freeport Indonesia terhadap target restorasi mangrove nasional akan semakin signifikan, terutama dalam mitigasi perubahan iklim.