Stok Beras Pemerintah 5,2 Juta Ton, Bapanas Jamin Harga di Pasar Aman

Badan Pangan Nasional memastikan harga beras di pasaran masih dalam kondisi terkendali. Keyakinan ini muncul setelah pemerintah berhasil mengamankan cadangan beras dalam jumlah besar, mencapai 5,2 juta ton per awal Juli 2026. Stok raksasa ini menjadi tameng utama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah kekhawatiran akan dampak musim kemarau.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa dari pemantauan yang dilakukan, hanya 55 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang mencatatkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga beras hingga awal Juli 2026. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil dan berada di atas ambang Harga Eceran Tertinggi untuk beras medium.

Sarwo Edhy menjelaskan bahwa mayoritas wilayah lainnya masih berada dalam koridor harga yang wajar. Pemerintah, lanjutnya, tidak tinggal diam dan terus melakukan intervensi pasar dengan mengandalkan cadangan beras yang kokoh. Optimisme pun disampaikan bahwa dengan produksi yang meningkat dan distribusi yang diperkuat, kebutuhan pangan masyarakat akan tetap terpenuhi meskipun fenomena El Nino melanda.

Sepanjang tahun ini, total intervensi Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai 1,36 juta ton. Jumlah tersebut tersalurkan melalui berbagai program, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebanyak lebih dari 652 ribu ton, bantuan pangan untuk 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total 662,86 ribu ton, serta program untuk aparatur sipil negara dan penanganan bencana alam.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026 selama tiga bulan alokasi. Dengan tambahan ini, total beras yang digelontorkan untuk bantuan sosial hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton.

Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa beras kini tidak lagi menjadi penyumbang inflasi terbesar. Ia menyebut upaya pengendalian harga beras dalam dua tahun terakhir berhasil meredam laju inflasi.

Data dari Badan Pusat Statistik turut mendukung pernyataan tersebut. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan terjadi penurunan jumlah daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga beras. Pada minggu pertama Juli 2026, angkanya turun menjadi 113 kabupaten/kota, dibandingkan akhir Juni yang mencapai 138 wilayah.

Ateng Hartono menambahkan bahwa meskipun beras dan minyak goreng masih menjadi komoditas yang perlu diwaspadai, pergerakan harganya relatif rendah dan terkendali. Ia menekankan bahwa inflasi beras memang masih terjadi, namun skalanya tidak terlalu tinggi dan cenderung menurun.