DPR Desak Kemendagri Turun Tangan Atasi Ribuan P3K Terancam Dirumahkan

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K yang terancam dirumahkan. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya kasus di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, di mana para pegawai berstatus P3K melakukan demonstrasi karena menolak kebijakan pemerintah setempat yang akan merumahkan mereka akibat keterbatasan anggaran daerah.

Cucun menjelaskan bahwa Kemendagri harus menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak merumahkan para P3K hanya karena alasan kemampuan keuangan yang kurang. Ia menilai pemerintah pusat wajib memfasilitasi kebutuhan daerah-daerah yang mengalami kesulitan anggaran untuk menggaji tenaga honorer tersebut.

"Kemendagri harus menyampaikan ke setiap daerah agar tidak merumahkan P3K. Sampaikan butuh waktu berapa lama sampai ada kepastian bagi mereka," ujar Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Politikus tersebut juga menyoroti skema pendanaan bagi para guru P3K. Ia meminta pemerintah mengecek ulang mekanisme Dana Alokasi Umum atau DAU yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah untuk menggaji para P3K, khususnya guru. Menurutnya, kepastian status harus segera diberikan, terutama bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan nasib mereka.

"Ada juga P3K paruh waktu yang menyampaikan aspirasi. Mereka sampai bulan September ini minta kejelasan seperti apa. Ini harus segera disikapi," tegasnya.

Kasus di Tidore menjadi contoh nyata bagaimana keterbatasan anggaran daerah bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ribuan P3K di kota tersebut berpotensi kehilangan mata pencaharian jika akhirnya dirumahkan. Aksi demonstrasi pun terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan tersebut.

Analisis Dampak:
Desakan DPR ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga P3K di seluruh Indonesia yang hidup dalam ketidakpastian. Jika Kemendagri merespons cepat, polemik ini bisa segera mereda dan para pegawai dapat kembali bekerja dengan tenang. Namun jika tidak ada solusi konkret, gelombang demonstrasi serupa berpotensi meluas ke daerah-daerah lain yang juga mengalami krisis anggaran. Kepastian status dan jaminan gaji menjadi kunci utama agar program P3K tidak menjadi bom waktu sosial di tengah masyarakat.