Pemerintah Dorong BUMDes dan UMKM Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat rantai pasok serta memastikan bahan pangan yang digunakan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.

Purbaya mengatakan, pemerintah ingin SPPG memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, keterlibatan para pelaku usaha tersebut penting untuk memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG. Dengan begitu, bahan pangan bisa langsung berasal dari petani, peternak, dan nelayan yang berada di sekitar lokasi SPPG.

Meski demikian, Purbaya mengakui masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan itu terutama terkait kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.

Untuk mengawasi penggunaan anggaran program MBG, Purbaya telah membentuk tim khusus yang melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di seluruh kabupaten dan kota.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest," ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).

Purbaya menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.

Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan jika BGN memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran. Rencana pembentukan tim pengawas ini muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang bertemu dengan Menkeu dan menyampaikan masih adanya kendala dalam pelaksanaan pengawasan program MBG di daerah.

Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan bagi masyarakat. Dengan melibatkan BUMDes dan UMKM, program MBG tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG akan memiliki kepastian pasar, sementara pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian Keuangan diharapkan dapat mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan program berjalan tepat sasaran.