Jelang Wajib Halal 2026: BPJPH Ungkap Langkah Krusial, Jamin UMKM Tak Terjepit!

Jakarta – Implementasi kewajiban produk halal yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026 semakin dekat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat regulasi dan menyinergikan upaya agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa mengganggu iklim usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa penguatan regulasi, penyederhanaan layanan sertifikasi, serta digitalisasi proses menjadi kunci untuk memastikan transisi yang mulus.

Haikal menjelaskan, kebijakan Wajib Halal 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global. Kewajiban sertifikasi ini akan mencakup seluruh produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan, serta jasa terkait yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Lebih dari sekadar persoalan agama atau regulasi, sertifikasi halal dipandang sebagai komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan fondasi kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.

Melalui penerapan kebijakan ini, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, BPJPH berharap kepercayaan masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat, sekaligus menjadikan sertifikasi sebagai nilai tambah kompetitif. Meski demikian, tantangan besar menanti, terutama dalam memastikan kemudahan akses dan proses bagi jutaan UMKM agar mereka tidak terbebani secara berlebihan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi dan meminimalkan biaya, sehingga ekosistem halal Indonesia dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan Wajib Halal 2026 dapat diakses melalui laman resmi BPJPH.