Lima Peristiwa Hukum Terhangat: Dari Seleksi Hakim Agung hingga Red Notice Syekh Ahmad Al Misry

Jakarta, WartaHukum.co — Sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan hukum dalam 24 jam terakhir. Mulai dari tahapan penjaringan hakim agung yang memasuki babak final, penetapan puluhan tersangka kasus pangan, hingga terbitnya red notice Interpol untuk seorang pendakwah. Berikut rangkuman lengkapnya.

Proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung periode 2026 resmi memasuki babak penentu. Sebanyak 23 kandidat menjalani seleksi wawancara tahap akhir yang digelar secara bertahap di Gedung Mahkamah Konstitusi mulai Senin. Dari jumlah tersebut, 19 orang merupakan calon hakim agung yang tersebar di berbagai kamar, yakni sembilan orang untuk kamar pidana, empat orang untuk kamar perdata, tiga orang untuk kamar agama, dan tiga orang lainnya untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Selain itu, terdapat dua calon hakim ad hoc untuk kasus Hak Asasi Manusia dan dua calon hakim ad hoc untuk tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, polemik terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mendapat tanggapan dari pakar hukum pidana, Profesor Gayus Lumbuun. Ia menilai langkah penyelesaian perkara dugaan ijazah palsu tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya yang sangat tepat. Menurutnya, keaslian sebuah dokumen yang diterbitkan oleh negara, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menjadi ranah kewenangan PTUN. "Konsentrasi PTUN adalah fakta tentang seluruh tahapan administrasi yang melahirkan dokumen sesuai dengan kompetensi, prosedur, dan substansi yang disyaratkan oleh hukum administrasi," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Sementara itu, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas mafia pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di sektor perberasan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. "Publik bertanya mana tersangkanya. Tersangkanya sudah ada dan proses hukumnya sedang berjalan. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat," tegas Amran saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Dalam perkembangan internal lembaga penegak hukum, Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Mahkamah Agung dan seluruh hakim di Indonesia. Permintaan maaf ini berkaitan dengan konferensi pers yang digelar KY pada 30 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan langsung di sela-sela acara pembukaan seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta, Senin. "Sebagai Ketua KY, saya meminta maaf kepada beliau dan kepada seluruh hakim di Indonesia atas permasalahan tersebut, semoga hal itu tidak terjadi lagi," ucap Abdul.

Terakhir, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri membenarkan bahwa Interpol telah menerbitkan red notice terhadap tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Syekh Ahmad Al Misry. Kadiv Hubinter Polri, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, mengonfirmasi bahwa red notice tersebut resmi terbit pada 9 Juli 2026. "Yang bersangkutan diterbitkan Interpol Red Notice-nya dengan nomor A/10808/7-2026," kata Untung. Penerbitan red notice ini menjadi sinyal kuat bagi upaya pengejaran dan penangkapan terhadap yang bersangkutan di kancah internasional.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan dinamika penegakan hukum yang berjalan di Indonesia. Mulai dari proses regenerasi hakim yang transparan, penegakan hukum di sektor pangan, hingga kerja sama internasional dalam pengejaran pelaku kejahatan, semuanya mencerminkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.