Pemerintah Dinilai Makin Adaptif dalam Penetapan Harga BBM Non-Subsidi, Ini Rincian Terbarunya

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menilai pemerintah semakin adaptif dalam menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Hal ini menyusul adanya penyesuaian harga yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, yang dinilai sebagai kabar baik bagi masyarakat dan pelaku usaha. Christiany mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama badan usaha penyedia BBM yang telah merespons cepat dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Menurut Christiany, mekanisme penetapan harga yang responsif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penurunan harga pada sejumlah jenis BBM non-subsidi dinilai mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan biaya operasional di berbagai sektor. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi industri dan logistik yang sangat bergantung pada biaya transportasi.

Dalam penyesuaian terbaru, harga BP 92 tercatat turun dari Rp16.670 per liter menjadi Rp16.130 per liter, atau turun Rp540 per liter. Sementara itu, BP Ultimate juga mengalami penurunan dari Rp17.240 per liter menjadi Rp16.760 per liter, atau turun Rp480 per liter. Di sisi lain, BP Ultimate Diesel justru mengalami kenaikan menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter, sejalan dengan dinamika harga pasar energi global.

Christiany juga menyoroti kinerja Menteri ESDM yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dengan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah volatilitas harga minyak internasional, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola energi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada PT Pertamina (Persero) yang turut melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara bertahap. Per 1 Agustus 2026, harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter. Pertamax Green 95 juga turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax Turbo turun signifikan dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Sementara itu, harga Pertalite tetap bertahan di Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap di Rp6.800 per liter, sehingga masyarakat pengguna BBM bersubsidi tetap mendapatkan perlindungan harga.

Christiany menegaskan bahwa langkah Pertamina ini menunjukkan komitmen BUMN energi dalam menjalankan fungsi komersial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM dan Pertamina untuk terus diperkuat agar kebijakan energi nasional mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa stabilitas harga BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, sektor industri, hingga inflasi nasional. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga harus tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor energi nasional.

Christiany berharap ke depan koordinasi antara pemerintah dan badan usaha energi terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pasokan energi yang aman, harga yang kompetitif, serta kepastian layanan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa sektor energi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terjaganya stabilitas energi, daya saing dunia usaha diharapkan meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.