OJK Cirebon Rancang Skema Pembiayaan Baru yang Ramah Musim Panen bagi Petambak Garam

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon tengah menyusun skema pembiayaan baru yang dirancang khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha petambak garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan para petambak yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban cicilan bulanan karena pendapatan mereka yang bergantung pada musim panen.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pembahasan bersama pemerintah daerah, perwakilan petambak, dan industri jasa keuangan. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan ritme usaha garam, tidak hanya mudah diakses tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petambak.

Salah satu masalah utama yang mengemuka dalam pembahasan tersebut adalah pola cicilan bulanan dari perbankan yang dinilai tidak sejalan dengan realita pendapatan petambak yang baru mendapatkan hasil saat panen tiba. Selain itu, ditemukan pula persoalan terkait rekam jejak pembiayaan sebagian petambak di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Agus menjelaskan, kondisi ini kerap dipicu oleh keterbatasan pemahaman petambak dalam memanfaatkan produk pembiayaan secara tepat.

Menanggapi hal tersebut, Agus menegaskan bahwa berbagai masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bekal penting bagi OJK Cirebon untuk memperkuat kolaborasi. Menurutnya, pembiayaan yang disiapkan harus didukung oleh penguatan ekosistem usaha secara menyeluruh. Tujuannya, agar produktivitas meningkat, tercipta nilai tambah, dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh para petambak.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pengembangan komoditas garam melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menilai momen ini sangat penting untuk menyelaraskan langkah seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam mendorong skema pembiayaan yang lebih berpihak pada petambak.

Dangi juga membeberkan data yang menunjukkan besarnya peluang pengembangan industri garam di Cirebon. Kebutuhan garam industri di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 100.000 ton per tahun, sementara produksi garam lokal baru sekitar 12.282 ton per tahun. Kesenjangan yang sangat lebar ini, menurutnya, menjadi peluang besar bagi pengembangan produksi, investasi, pengolahan, hingga pembiayaan agar komoditas garam mampu memberikan nilai tambah yang lebih signifikan bagi perekonomian Kabupaten Cirebon.

Rancangan skema pembiayaan baru ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi ribuan petambak garam yang selama ini terhambat akses permodalan. Dengan penyesuaian pola pembayaran yang tidak lagi kaku, para petambak dapat lebih fokus mengelola lahannya tanpa terbebani cicilan di luar musim panen. Ke depan, keberhasilan skema ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petambak, tetapi juga berpotensi mengurangi ketergantungan industri pada garam impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif.