Sinergi Bahlil dan Sarmuji Dinilai Kunci Penerjemah Visi Ekonomi Presiden Prabowo
Pelantikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendapat respons positif dari kalangan politik. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai keduanya memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat industri, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Menurut Abdul Rahman, hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Menko Bahlil memiliki ruang sangat besar untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki Indonesia. Ia berpandangan bahwa hilirisasi dan industrialisasi memiliki keterkaitan erat dan dapat saling memperkuat, terutama dalam memperluas pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, baik yang berbasis sumber daya mineral, pertanian, maupun perikanan.
Dari sisi Kementerian Perindustrian, Abdul Rahman melihat arah kebijakan Menteri Sarmuji yang menempatkan industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan agenda hilirisasi yang dikoordinasikan Menko Bahlil. Ia menyebut Menteri Sarmuji langsung bergerak cepat untuk menerjemahkan visi Presiden dengan menjadikan industri sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Abdul Rahman menegaskan bahwa penguatan industri merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia menuju kegiatan ekonomi bernilai tambah lebih tinggi. Proses tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya industri pengolahan, akumulasi modal, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas. Ia juga menilai industri padat teknologi dan padat karya dapat dikembangkan secara bersamaan, di mana industri berbasis teknologi berperan meningkatkan produktivitas dan daya saing, sementara industri padat karya berkontribusi besar terhadap penciptaan kesempatan kerja.
Selain hilirisasi, Abdul Rahman menyoroti potensi pengembangan industri substitusi impor sebagai ruang kebijakan yang melengkapi agenda hilirisasi di bawah kepemimpinan Sarmuji. Menurutnya, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi nasional. Ia menilai kedua jalur tersebut dapat saling melengkapi, di mana hilirisasi memperbesar nilai tambah sumber daya domestik, sedangkan industri substitusi impor memperkuat basis produksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri.
Abdul Rahman menilai kolaborasi antara Bahlil dengan agenda hilirisasi dan Sarmuji dengan penguatan industrinya berada pada mata rantai ekonomi yang saling berhubungan. Sinergi keduanya dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menerjemahkan visi Presiden, yakni pertumbuhan yang lebih tinggi, industri yang semakin kuat, dan kesempatan kerja yang semakin luas. Kolaborasi ini juga dinilai dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Bagi masyarakat, sinergi kedua menteri ini berpotensi berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja baru, terutama melalui pengembangan industri padat karya yang berjalan beriringan dengan industri padat teknologi. Penguatan industri substitusi impor juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, arah kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong angka pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas dan nilai tambah ekonomi yang lebih merata.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.