Kemkomdigi Sebut Notifikasi SMS Tak Cukup Lindungi Sisa Kuota Internet Pengguna

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pemberian notifikasi peringatan masa aktif oleh operator seluler dinilai belum cukup untuk memenuhi amanat Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Pemerintah menilai mekanisme tersebut hanya bersifat mengingatkan dan tidak menyentuh nilai ekonomi dari kuota yang telah dibeli masyarakat.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Denny Setiawan, menyatakan bahwa bentuk perlindungan berupa notifikasi SMS maupun pemberitahuan melalui aplikasi hanya bersifat preventif. Menurutnya, langkah itu belum memberikan perlindungan langsung terhadap nilai ekonomi sisa kuota milik pelanggan. Ia menegaskan bahwa notifikasi bukanlah solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai, karena fungsinya hanya mengingatkan pelanggan bahwa masa berlaku kuota akan segera berakhir.

Pemerintah pun mendorong para operator seluler untuk menghadirkan mekanisme perlindungan yang bersifat substantif. Tujuannya agar pelanggan benar-benar terlindungi nilai ekonominya dan tetap memiliki kesempatan memanfaatkan kuota yang sudah mereka beli.

Berdasarkan evaluasi laporan perdana dari para operator seluler setelah putusan MK, Kemkomdigi menemukan bahwa ketiga operator besar telah menyediakan opsi paket internet rollover atau paket dengan akumulasi sisa kuota, meski dengan beragam skema. Namun, evaluasi itu juga mengungkap masih adanya paket non-rollover atau paket yang kuotanya hangus di akhir periode dan hanya dilengkapi perlindungan sebatas notifikasi.

Untuk XLSMART, tercatat masih ada 9 paket yang hanya mengandalkan penguatan informasi dan notifikasi, di luar 92 paket yang sudah menggunakan mekanisme akumulasi sisa kuota. Kondisi serupa ditemukan pada Indosat Ooredoo Hutchison, di mana 71 paket dari total 94 paket yang dievaluasi masih sekadar mengandalkan tambahan notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Sementara pada Telkomsel, masih terdapat 76 paket dari total 95 paket yang perlindungannya sebatas notifikasi intens terkait masa berlaku dan sisa kuota.

Kemkomdigi meminta puluhan paket non-rollover dari ketiga operator tersebut segera disesuaikan agar memiliki mekanisme perlindungan riil sesuai amanah putusan MK. Denny menegaskan bahwa menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan.

Bagi masyarakat, kebijakan ini berdampak langsung pada hak konsumen atas kuota internet yang telah dibayar. Jika operator hanya mengandalkan notifikasi, pengguna berisiko kehilangan manfaat ekonomi dari sisa kuota yang tidak terpakai. Sebaliknya, dorongan pemerintah agar paket non-rollover disesuaikan dapat memperkuat posisi konsumen dan mendorong praktik bisnis operator yang lebih adil. Langkah evaluasi ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus mengawasi komitmen operator dalam menjalankan putusan MK, sehingga perlindungan konsumen tidak berhenti pada imbauan semata.