Kapolri Lantik 27 Pejabat dan Kapolda Baru, Ini Daftar Perombakan Besarnya

Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi melantik sekaligus melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi dalam sebuah agenda yang digelar di Mabes Polri pada Sabtu malam. Langkah ini menjadi bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh institusi Polri yang menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari pejabat utama di markas besar hingga kepala kepolisian daerah.

Kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan tersebut mengacu pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mengatur rotasi perwira tinggi dan perwira menengah. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa prosesi itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan langsung dipimpin oleh Kapolri.

Trunoyudo menjelaskan bahwa dalam agenda tersebut terdapat 25 perwira yang menjalani serah terima jabatan, sementara dua perwira lainnya dilantik langsung oleh Kapolri untuk mengisi jabatan Astamarena dan Korspripim. Menurutnya, pergantian pejabat ini merupakan hal yang rutin dalam roda organisasi kepolisian dan menjadi bagian dari upaya penyegaran struktur.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pesan penting kepada seluruh anggotanya agar senantiasa hadir dan bersinergi bersama masyarakat. Trunoyudo mengungkapkan bahwa percepatan yang dilakukan Polri akan membuat dinamika organisasi bergerak lebih cepat sesuai dengan ekspektasi publik. Ia juga menegaskan bahwa Polri terus berupaya melakukan percepatan agar mampu menjawab kebutuhan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Perombakan ini merupakan kelanjutan dari mutasi dan rotasi besar yang dilakukan Polri terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah, sehari setelah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru, mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan kepala kepolisian daerah.

Dampak dari rotasi ini bagi masyarakat adalah adanya penyegaran kepemimpinan di tingkat daerah yang diharapkan mempercepat respons institusi terhadap kebutuhan publik. Dengan pergantian sejumlah kapolda dan pejabat utama, masyarakat dapat mengharapkan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Mutasi ini juga menjadi sinyal bahwa Polri berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat akan kehadiran aparat yang lebih dekat dan solutif.