Menko Airlangga Tegaskan Jam Kerja Tetap 40 Jam, Pengusaha Minta 45 Jam

Jakarta, Pemerintah memberikan sinyal tegas terkait wacana kenaikan jam kerja yang diusulkan kalangan pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ketentuan jam kerja di Indonesia saat ini sudah disepakati pada angka 40 jam per minggu. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap usulan Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo yang ingin menaikkan jam kerja menjadi 45 jam per minggu.

Airlangga menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Jakarta pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa jika ada pihak yang menginginkan jam kerja 45 jam per minggu, maka hal itu harus mengikuti regulasi perlindungan tenaga kerja yang berlaku. Menurutnya, kesepakatan mengenai 40 jam per minggu sudah final dan menjadi acuan saat ini.

Usulan kenaikan jam kerja sebelumnya disampaikan oleh perwakilan Aprisindo, Hariyanto, pada Rabu, 30 September. Ia beralasan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal jumlah jam kerja dibandingkan Vietnam yang mencapai 48 jam per minggu. Hariyanto menilai selisih 20 persen ini membuat daya saing Indonesia lemah, sehingga pihaknya mengusulkan jam kerja dinaikkan menjadi 45 jam per minggu.

Saat ini, aturan jam kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat dua skema yang berlaku. Pertama, 7 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dengan 1 hari libur. Kedua, 8 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dengan 2 hari libur.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan perlindungan bagi pekerja. Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dengan DPR RI pada Senin, 5 Oktober. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa RUU ini secara keseluruhan memperkuat perlindungan bagi pekerja, buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pengusaha. Ia menambahkan bahwa RUU ini juga memperkuat sistem pengawasan dan pendekatan hukum ketenagakerjaan agar lebih efektif, profesional, proporsional, dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Analisis singkat, perdebatan mengenai jam kerja ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, terutama para pekerja dan pelaku usaha. Jika usulan 45 jam diterapkan, pekerja berpotensi menghadapi beban kerja lebih panjang yang berdampak pada keseimbangan hidup dan kesehatan, sementara pengusaha menilai hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Sebaliknya, penolakan pemerintah untuk mengubah ketentuan 40 jam menunjukkan komitmen menjaga hak dasar pekerja. Ke depannya, pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di DPR akan menjadi momen krusial yang menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.