Korsel Resmi Tuding Korut Langgar Gencatan Senjata Usai Ledakan Ranjau di DMZ

Seoul, Korea Selatan tengah bersiap menetapkan secara resmi bahwa aktivitas Korea Utara di kawasan perbatasan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Perjanjian Gencatan Senjata. Langkah ini diambil setelah penyelidikan bersama dengan Komando PBB atau UNC menyimpulkan adanya dugaan pemasangan ranjau yang menyebabkan ledakan di sisi selatan Garis Demarkasi Militer atau MDL pada 21 September 2026.

Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan ketegangan baru di Semenanjung Korea, tetapi juga melukai tiga tentara Korea Selatan. Dua di antaranya dilaporkan mengalami luka serius akibat ledakan yang diduga kuat berasal dari ranjau yang sengaja ditanam oleh pihak Korea Utara.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam dokumen yang diserahkan kepada parlemen menyatakan bahwa pihaknya akan menuntut penghentian segera segala bentuk pelanggaran perbatasan. Mereka juga menyerukan pemulihan Zona Demiliterisasi atau DMZ ke kondisi semula. Menurut kementerian, aktivitas penerobosan dan pemasangan ranjau di selatan MDL merupakan pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea pada 1950 hingga 1953.

Selain mendorong penetapan status pelanggaran, Seoul juga berupaya membuka perundingan militer antar-Korea. Tujuan utamanya adalah mencegah bentrokan yang tidak disengaja serta membahas pembukaan kembali jalur komunikasi yang selama ini terputus. Pemerintah Korea Selatan juga ingin menyelaraskan kembali penanda MDL di sepanjang DMZ yang kondisinya kini memprihatinkan.

Persoalan garis perbatasan ini kembali mencuat ke permukaan setelah ledakan ranjau terjadi. Sejarah mencatat bahwa saat perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada 1953, UNC dan Korea Utara memasang sebanyak 1.292 penanda di sepanjang MDL untuk menandai garis gencatan senjata. Namun, sebagian besar penanda tersebut kini rusak atau hilang, sehingga hanya sekitar 200 penanda yang masih dapat dikenali dengan baik.

Perbedaan pemetaan menjadi akar masalah yang kian rumit. Militer Korea Selatan menentukan MDL berdasarkan pemetaan yang ditetapkan Badan Intelijen Geospasial Nasional Amerika Serikat. Sementara itu, UNC menggunakan rangkaian koordinat berbeda berdasarkan proyek MDL yang dilakukan pada 2016. Di sisi lain, Korea Utara diyakini menggunakan versi MDL sendiri berdasarkan penanda fisik yang ada di lapangan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menegaskan bahwa upaya untuk mengurangi perbedaan pemetaan perbatasan akan terus dilakukan. UNC yang memiliki kewenangan hukum atas pengelolaan MDL berdasarkan perjanjian gencatan senjata disebut memiliki kepentingan yang sama untuk memperjelas garis dasar MDL. Kementerian juga menyatakan akan mengupayakan tindakan terkoordinasi dengan UNC terkait langkah Korea Utara yang mengurangi atau membongkar zona penyangga yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata.

Dampak bagi masyarakat Korea Selatan, ketegangan di perbatasan ini berpotensi menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi warga yang tinggal di dekat DMZ. Eskalasi konflik yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Oleh karena itu, upaya diplomasi dan komunikasi militer antar-Korea menjadi sangat krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa berujung pada bentrokan bersenjata.