Menteri Sosial Perintahkan Sekolah Rakyat di Padang Bersih dari Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi

Padang, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara Sekolah Rakyat di Sumatera Barat agar memastikan lingkungan pendidikan bebas dari tiga jenis pelanggaran berat. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Pelatihan Wali Asuh dan Wali Asrama di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPKS Padang pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan bahwa ada tiga bentuk pelanggaran berat yang dilarang keras terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat. Ketiga hal tersebut meliputi aksi perundungan atau bullying, kekerasan baik fisik maupun seksual, serta sikap intoleransi. Menurutnya, pihak sekolah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Gus Ipul memperingatkan bahwa konsekuensi bagi penyelenggara sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga pendidik, akan sangat tegas jika pelanggaran tersebut sampai terjadi. Ia mencontohkan kasus di daerah lain di mana pihaknya tidak segan melakukan pemberhentian terhadap kepala sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi tempat tumbuh yang aman dan memuliakan para siswa.

Meskipun demikian, Menteri Sosial mengapresiasi kondisi Sekolah Rakyat di Sumatera Barat yang hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus pelanggaran berat tersebut. Ia berharap pihak sekolah terus melakukan antisipasi maksimal dan menanamkan nilai-nilai positif agar hal serupa tidak pernah terjadi di wilayah tersebut. Gus Ipul juga menekankan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menjanjikan penghargaan bagi kepala sekolah, guru, atau tenaga pendidik yang berprestasi.

Secara khusus, Gus Ipul menilai eksistensi Sekolah Rakyat di Padang saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Para siswa yang telah mengikuti pembelajaran selama lebih dari satu tahun dinilai tampak lebih bugar, memiliki pertumbuhan fisik dan mental yang baik, serta menunjukkan optimisme dalam menghadapi masa depan. Namun, ia menyadari tantangan selanjutnya adalah menyetarakan kemampuan dan pengetahuan peserta didik, mengingat siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat tidak melalui tes akademik sehingga memiliki latar belakang dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda.

Saat ini terdapat dua lokasi Sekolah Rakyat di Padang, yaitu yang pertama berlokasi di BBPKS Padang dan yang kedua berada di gedung Universitas Negeri Padang atau UNP. Kedatangan Menteri Sosial ke Padang dalam rangka menghadiri kegiatan pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti oleh total 180 peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Pulau Sumatra.