Garam Bima Naik Kelas, Dari Tambak Menuju Pasar Industri

Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai salah satu daerah penghasil garam utama di Indonesia. Saat musim panen tiba, hamparan tambak garam di wilayah ini berubah menjadi bentangan putih yang menyilaukan mata. Kristal-kristal garam dikumpulkan, ditumpuk, lalu menunggu pembeli datang untuk mengambilnya. Di balik pemandangan itu, kehidupan sekitar 3.000 keluarga petani bergantung pada sektor ini. Dengan rata-rata setiap keluarga menanggung tiga hingga empat orang, tambak garam menghidupi sekitar 9.000 hingga 12.000 jiwa.

Persoalan utama yang kini tengah dikejar Pemerintah Kabupaten Bima bukan lagi sekadar produksi, melainkan bagaimana membuat garam yang dipanen dari tambak-tambak itu memiliki nilai ekonomi lebih tinggi setelah lepas dari tangan petani. Pertanyaan ini menjadi krusial ketika produksi garam Bima mencapai 119.311,24 ton pada 2025. Angka itu memang turun sekitar 8,35 persen dibandingkan produksi 2024 yang mencapai 130.186,32 ton, tetapi tetap menunjukkan besarnya potensi bahan baku yang dimiliki daerah tersebut.

Bima kini tidak hanya ingin dikenal sebagai daerah penghasil garam. Pemerintah daerah mulai mendorong agar komoditas itu bergerak lebih jauh, dari tambak menuju industri. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima mencatat produksi garam mencapai 100.815 ton pada 2021. Setahun kemudian produksi turun menjadi 77.739,68 ton. Setelah itu, produksi kembali meningkat menjadi 108.686,98 ton pada 2023 dan mencapai titik tertinggi 130.186,32 ton pada 2024. Pada 2025, produksi berada di angka 119.311,24 ton. Garam tersebut dihasilkan dari lahan sekitar 1.564,59 hektare yang tersebar di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Sape, dan Lambu.

Basis produksi tersebut menjadi salah satu modal ekonomi penting bagi masyarakat pesisir Bima. Akan tetapi, besarnya volume belum otomatis membuat posisi petani menjadi lebih kuat dalam rantai nilai. Sebagian besar garam yang dihasilkan masih berada pada kualitas KW2 dan KW3. Kepala Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Bima, Irmalashari, mengungkapkan bahwa mayoritas garam yang diproduksi masih berkualitas KW2 dan KW3. Menurutnya, ada juga garam KW1, tetapi biasanya berasal dari wilayah Nanga karena dekat dengan laut, hanya saja akses jalan menuju lokasi tersebut belum tersedia.

Di titik inilah persoalan garam Bima menjadi lebih kompleks. Produksi memang penting, tetapi industri membutuhkan lebih dari sekadar jumlah. Mutu, kontinuitas pasokan, dan kesesuaian spesifikasi menjadi bagian penting untuk memasuki rantai pengolahan yang lebih luas. Garam dengan mutu lebih rendah memiliki ruang pasar yang lebih terbatas. Sebaliknya, peningkatan kualitas dapat membuka jalan menuju pasar yang membutuhkan garam sebagai bahan baku industri. Dengan kata lain, jalan menuju hilirisasi tidak hanya dimulai dari pabrik, tetapi dimulai dari tambak, dari kualitas garam yang dihasilkan petani.

Wakil Bupati Bima, H Irfan Zubaidy, melihat peningkatan mutu sebagai jalan untuk memperbaiki nilai ekonomi garam sekaligus memperluas pasar bagi petambak. Ia menegaskan bahwa jika ingin harga garam bagus, garam harus di-upgrade menjadi garam industri. Menurutnya, garam industri bisa digunakan untuk pertambangan, kosmetik, makanan dan minuman, sehingga ruang pasarnya sangat banyak. Pernyataan tersebut disampaikannya saat meluncurkan merek garam konsumsi beryodium Garam Merah Putih Bima.

Pernyataan itu menyentuh persoalan utama komoditas garam Bima, yakni produksi tersedia dalam jumlah besar, tetapi nilai tambahnya belum sepenuhnya tercipta di daerah. Selama ini garam Bima telah bergerak ke berbagai wilayah di Indonesia. Komoditas tersebut dipasarkan ke Bali, Jawa, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Banjarmasin, Kabaena, Medan, hingga Jakarta.

Dampak dari upaya hilirisasi ini bagi masyarakat sangat signifikan. Jika petambak mampu meningkatkan kualitas garam menjadi grade industri, pendapatan mereka berpotensi meningkat karena harga jual yang lebih tinggi. Selain itu, terbukanya pasar industri akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi. Namun, tantangan utama tetap ada, yakni akses jalan yang belum memadai di beberapa wilayah produksi berkualitas tinggi dan perlunya pendampingan teknis agar petani mampu menghasilkan garam sesuai standar industri. Tanpa perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, cita-cita Bima sebagai pusat garam industri masih membutuhkan perjalanan panjang.