Pakar NUS Peringatkan Ancaman AI terhadap Bonus Demografi Indonesia

Singapura - Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pesat menjadi perhatian serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Seorang pakar dari National University of Singapore Business School, Profesor Johan Sulaeman, menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi yang tepat dalam menghadapi dampak AI terhadap angkatan kerja. Menurutnya, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi yang besar justru berpotensi berubah menjadi beban demografi di kemudian hari.

Johan menyampaikan hal tersebut di Singapura, Rabu, dengan menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya bersikap antusias terhadap AI, tetapi juga tidak perlu merasa takut. Yang terpenting, kata dia, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja.

Ia mengingatkan bahwa besarnya bonus demografi Indonesia juga berarti pemerintah harus memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut Johan, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat secara optimal apabila penduduk memiliki pekerjaan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk tanpa pekerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang serius.

Dalam pandangannya, AI memang dapat memberikan manfaat bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja. Kekhawatiran tersebut bahkan lebih besar dirasakan oleh generasi muda yang baru memasuki pasar kerja, karena mereka menghadapi pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka masih akan mendapatkan pekerjaan.

Karena itu, Johan menilai pengembangan AI perlu diarahkan agar lebih mendukung manusia, bukan menggantikannya. Konsep tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yakni AI yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia. Namun, ia mengakui bahwa kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa pencapaian tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia mungkin sulit diwujudkan, karena AI berkembang begitu cepat dan justru cenderung menggantikan peran manusia. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran utama.

Johan, yang juga menjabat sebagai Direktur Sustainable and Green Finance Institute NUS, menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi negara seperti Indonesia dan India yang angkatan kerjanya belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi AI. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami AI, mampu menggunakannya, serta mengetahui keterbatasan teknologi tersebut.

Ketika ditanya mengenai perlunya kerangka regulasi pada tingkat regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi bersama di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar. Pasalnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki tingkat pembangunan yang berbeda, sehingga kebijakan yang sesuai untuk Singapura belum tentu cocok diterapkan di Indonesia, Laos, atau Kamboja. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut, menurutnya, membuat pencapaian kesepakatan menjadi sangat sulit.

Johan mengaku tidak terlalu optimistis ASEAN dapat mencapai kesepakatan mengenai isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI yang dirangkum dalam kerangka regulasi bersama. Menurutnya, kebutuhan setiap negara terhadap pembangunan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan. Meski begitu, ia menilai negara-negara Asia Tenggara dapat memperbanyak dialog untuk saling memahami ketiga isu tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan AI. Johan juga melihat kolaborasi bilateral lebih mungkin dilakukan dibandingkan membentuk kerangka regulasi bersama di tingkat regional.

Sementara itu, Profesor Sumit Agarwal, pemegang gelar kehormatan Low Tuck Kwong di Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Real Estate NUS Business School, memandang bahwa perdebatan mengenai AI dan ketenagakerjaan belum menemukan kesepakatan, bahkan di Amerika Serikat. Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih perlu dijawab, mulai dari peran pemerintah dan bentuk regulasi hingga dampak AI terhadap pekerjaan, apakah akan menggantikan tenaga kerja atau justru menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan efisiensi pekerja.

Sumit menilai perkembangan AI perlu dihadapi dengan kehati-hatian karena kecepatannya berbeda dari sejumlah teknologi serbaguna pada masa lalu, seperti internet dan listrik. Ia menyoroti bahwa AI dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah pemahaman mengenai seberapa berbahaya AI dalam menggantikan pekerjaan belum sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif pendidikan, Sumit menilai tantangan utama adalah mempersiapkan mahasiswa atau calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat terserap pasar. Selain itu, industri juga perlu dibantu agar dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi, sehingga manfaat AI tidak hanya dirasakan oleh pekerja atau mahasiswa, tetapi juga oleh pelaku di dunia usaha.

Analisis singkat menunjukkan bahwa peringatan para pakar ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang akan memasuki pasar kerja dalam beberapa tahun ke depan. Jika pemerintah tidak segera menyusun strategi yang tepat, termasuk memperkuat pendidikan dan pelatihan berbasis AI, maka bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya dalam beberapa tahun mendatang berisiko berubah menjadi masalah sosial akibat tingginya angka pengangguran. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai regulasi regional menunjukkan bahwa pendekatan bilateral dan nasional mungkin lebih realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat, sehingga setiap negara dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pembangunan masing-masing.